Selong, DS- Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Pathurrahman, angkat bicara terkait penonaktifan 95 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan pemerintah daerah saat ini tengah melakukan upaya mengaktifkan kembali sejumlah 95 ribu tersebut.
“Tinggal kita hitung-hitungannya tinggal kita hitung saja Rp 37 ribu kali 95 ribu orang,” terangnya.
Menurutnya angka tersebut tidak dibagi berapa di Puskesmas dan lainnya. Namun yang terpenting kata dia, Pemkab Lotim tengah berusaha memperbaiki data.
Pihaknya masih memilih satu persatu perbaikan data tersebut. Sehingga bisa di reaktivasi kembali.
Perbaikan data, lanjutnya, harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya Dinas Sosial atau Dukcapil, tapi juga pemerintah desa, kecamatan dan OPD lainnya harus mendukung.
Basis yang digunakan saat ini ialah Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kendati demikian, sudah sekitar 7 ribu warga yang di nonaktifkan mengakses layanan kesehatan.
“Kalau istilah saya kita bebutik satu persatu datanya. Tapi yang paling penting Pemda sudah dari awal memperbaiki data, angka pastinya ada Dinsos dan Dukcapil,” pungkasnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Elly Widiani, mengatakan BPJS akan memberikan jaminan kepada peserta yang aktif. Sedangkan bagi mereka yang tidak aktif maka tidak bisa ditanggung.
“Penyebab tidak aktif bisa jadi karena tunggakan atau karena verifikasi dan validasi dari pemerintah pusat atau daerah,” kata Elly, kepada awak media ditengah kesibukannya kemarin, Selasa (16/7/2025).
Dia mengatakan, tahun ini memang terjadi penonaktifan yang cukup signifikan dari Kementrian Sosial. Untuk itu pihaknya bersama pemerintah daerah masih melalukan verifikasi dan validasi kembali.
Pihaknya bakal melakukan reaktivasi lagi jika yang bersangkutan memang layak dan berhak untuk mendapatkan lagi.
Bagi masyarakat yang tidak aktif, bisa melaporkan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial, untuk di cek kembali data yang bersangkutan. Apakah termasuk masyarakat yang tidak mampu dan butuh layanan kesehatan itu bisa diusulkan untuk aktif kembali.
“Pasnya di Dinas Sosial,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum R Soedjono Selong, Hasbi Santoso, membeberkan didapati 95 ribu peserta BPJS PBI di Lotim di nonaktifkan dari pusat. Hal ini, kata dia, akan berefek ke rumah sakit.
“Kita di tahun lalu sampai dengan Desember yang tanggungan negara kurang lebih Rp 600 juta,” terang Hasbi. Malah di tahun 2023, sebelum UHC mencapai Rp 10,1 miliyar.
Hingga bulan Juni 2025, angkanya hampir mencapai Rp 600 juta, baru berjalan setengah tahun. Dia mengatakan, terkait hal tersebut oleh Dinas Sosial, tengah diusahakan reaktivasi dari 95 ribu itu.
Jangan sampai lantaran di nonaktifkan dari pusat warga tak bisa mengakses layanan kesehatan. Kendati demikian pihaknya akan tetap menerima dan ada prosedur penanganan.
“Kita tetap terima dan kita akan arahkan ke MPP, dan kasus ini sudah banyak, dan kami yang tanggung,” ujahanya. Li
