Selong, DS-Pariwisata tanpa investor besar ternyata mampu menciptakan industri tanpa asap yang mengakar kuat di masyarakat. Hal itu tampak di Tete Batu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, yang sektor pariwisatanya tumbuh secara natural dan alamiah.
Hal tersebut diakui pegiat pariwisata, Uncle Kus, saat berbicara di Ngaji Budaya bertajuk “Membangun Ekosistem Investasi Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat” yang digelar Yayasan Swadaya Membangun (YSM) di Torontana, Desa Pesanggerahan, Sabtu (3/9).
Menurutnya, pernyataan Bupati Lombok Timur dua periode, Dr. HM Ali BD, belasan tahun lalu terbukti benar hari ini. Saat itu Ali BD pernah menolak masuknya investor besar yang ingin dirawarkan.
“Hal ini bisa dirasakan sekarang. Tete Batu berkembang alamiah, sedangkan di tempat lain justru rusak,” kata Uncle Kus yang merasa bersyukur dengan kondisi Tete Batu denvan sebagian besar pelaku pariwisata dari masyarakat setempat.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi itu Dr. HM Ali BD, Rektor UGR Dr. Basri Mulyani, akademisi pariwisata Yogi Islandita, dan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur yang diwakili Kepala Bidang.
Uncle Kus menilai, pariwisata tanpa intervensi berlebihan dari pemerintah justru memberikan hasil signifikan. Yang dibutuhkan pelaku wisata dari pemerintah, menurutnya, cukup regulasi yang jelas dan pembangunan infrastruktur dasar. Selebihnya, biarlah masyarakat yang berbuat karena mereka yang lebih tahu apa yang harus diperbuat.
Buktinya, di Tete Batu homestay tumbuh subur. Diperkirakan ada sekitar 500 unit homestay yang dikelola langsung oleh masyarakat dari semula yang hanya 200 homestay. Arus wisatawan pun tak pernah sepi, terkoneksi dari Kuta Mandalika dan Gili Trawangan, dengan dominasi wisatawan dari Eropa Timur.
“Wisatawan datang ke sini karena Tete Batu natural. Mereka menyaksikan kehidupan masyarakat dan kadang ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari,” ujarnya.
Sedangkan Ali BD mengakui bahwa sektor pariwisata mesti dibiarkan berkembang secara alamiah berdassrkan peran serta masyarakat. Perkembangan sektor ini di Indonesia, dinilainya masih ketinggalan dibandingkan negara lain.
PEMKAB DIMINTA LEBIH DEWASA
Akademisi pariwisata, Yogi Islandita, menilai Lombok Timur seharusnya lebih dewasa dalam membangun pariwisata. Tidak melulu berkiblat pada buku, tapi belajar dari pengalaman yang sudah lama mengakar di masyarakat.
Ia mengkritisi kebijakan pemerintah terkait kewenangan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
“TNGR seolah jadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjaga pemerintah daerah,” katanya. Ironisnya, jumlah perusahaan yang mengajukan izin usaha sarana wisata alam di kawasan itu tidak meningkat sejak 2022, hanya 4 perusahaan.
Menurut Yogi, hingga kini Lombok Timur belum memiliki contoh jelas pariwisata seperti apa yang ingin dikembangkan dan desa mana yang akan menjadi andalan.
“Pariwisata berkelanjutan tidak ada di Lombok Timur. Pengembangan pariwisata nyaris kehilangan nadi. Padahal kalau kita berangkat dari _bottom up_, selesai masalah,” tegasnya.
TUMPANG TINDIH KEWENANGAN
Rektor Universitas Gunung Rinjani (UGR), Dr. Basri Mulyani, menilai persoalan hutan selalu melahirkan konflik sosial. Dari aspek pengelolaan, sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah.
Tidak hanya soal TNGR yang menjadi kewenangan pusat, Basri juga menyoroti persoalan di Gili Trawangan dan beberapa kawasan lain yang membuat penyelesaian berlarut-larut.
“Kalau mau kelola Joben di Lombok Timur, pastikan lepas dulu dari kawasan konservasi. Selama ini kita tak pernah berpikir melihat substansi hukum yang ada,” ujar Basri.
Ia mencontohkan Sembalun. Kawasan bersuhu dingin itu hanya bisa dikelola pemerintah daerah jika berada di luar kawasan hutan. Selama masih di dalam kawasan hutan, kewenangan tetap berada di pusat yang sering menuai masalah. Ian
