Lombok Barat, DS- Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membahas hasil kajian evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bahan perumusan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat pemenuhan gizi anak, dan mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Pembahasan tersebut berlangsung dalam Seminar Hasil Kajian di Ruang Rapat BRIDA Provinsi NTB, Selasa (13/10/2026).
Hasil kajian yang dipaparkan oleh Koordinator dan Ketua Tim Peneliti, menunjukkan bahwa program MBG bermanfaat bagi siswa, terutama dalam membantu mengurangi pengeluaran uang jajan. Namun, sejumlah aspek masih perlu diperbaiki, meliputi ketepatan waktu distribusi, variasi dan cita rasa menu, kesesuaian porsi dengan kebutuhan gizi, serta pengaruh program terhadap kegiatan belajar. Dari sisi ekonomi, keterlibatan pemasok daerah dan pemanfaatan bahan pangan lokal juga perlu diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas.
Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, menyampaikan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perlindungan anak, ketahanan rumah tangga, dan perekonomian daerah. NTB memiliki potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program. Karena itu, evaluasi berbasis data diperlukan untuk mengetahui sejauh mana potensi lokal telah terlibat dalam rantai pasok MBG.
Seminar tersebut juga membahas pentingnya penguatan tata kelola, pengawasan mutu dan keamanan pangan, evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pemantauan program secara berkala.
Perwakilan Bappeda Provinsi NTB menekankan perlunya keterpaduan antara kebutuhan bahan pangan SPPG dan kesiapan produksi petani, peternak, serta pemasok lokal. Hasil kajian diharapkan dapat dikembangkan menjadi policy brief yang memuat data, indikator, dan alternatif kebijakan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Sementara itu, perwakilan Universitas 45 Mataram menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan keterwakilan sampel penelitian agar hasil evaluasi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian lanjutan juga perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi wilayah perkotaan dan perdesaan serta berbagai alternatif model pengelolaan, dengan tetap memenuhi standar gizi, kesehatan, dan keamanan pangan.
Dalam sesi tanggapan, peserta turut membahas kendala perizinan penelitian, capaian penerima manfaat yang masih perlu ditingkatkan, serta perlunya koordinasi lintas sektor dalam pengawasan program. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan tim peneliti dinilai penting untuk memperluas data lapangan dan memperkuat dasar evaluasi.
Melalui seminar ini, BRIDA Provinsi NTB berharap hasil kajian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur NTB dan perangkat daerah terkait dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang terukur. Dengan dukungan data yang akurat dan koordinasi antarlembaga, pelaksanaan MBG di NTB diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi peningkatan gizi masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. (adi)
