Lombok Barat, DS- Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat membahas rekomendasi riset dan kajian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rapat koordinasi lintas sektor di Aula BRIDA Provinsi NTB, Senin (12/10/2026).
Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan usulan riset dengan kebutuhan pembangunan daerah sekaligus menyiapkan rekomendasi kepada Gubernur NTB sebagai dasar penentuan program prioritas dan perencanaan anggaran.
Hasil pembahasan mengarah pada perlunya kajian pendahuluan yang komprehensif sebelum pemerintah menetapkan program dan pembangunan infrastruktur. Dua usulan yang menjadi perhatian awal ialah kajian potensi air tanah dan sungai bawah tanah di Lombok Selatan serta kajian desalinasi air laut menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Kedua kajian tersebut memiliki estimasi anggaran rencana pendanaan akan ditelaah lebih lanjut untuk menyesuaikan kebutuhan teknis dan proses penganggaran Tahun 2027.
Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, menjelaskan bahwa rekomendasi riset BRIN mencakup tiga isu strategis, yaitu ketersediaan air bersih, hilirisasi jagung dan kelor, serta pengembangan sektor perikanan. Seluruh usulan perlu dikaji berdasarkan bukti ilmiah agar kebijakan yang diambil tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada sektor air bersih, kajian potensi air tanah dan sungai bawah tanah di Lombok Selatan diharapkan dapat memberikan data mengenai sumber air, karakteristik, lokasi potensial, serta kemungkinan pemanfaatannya. Hasil penelitian nantinya menjadi salah satu dasar untuk menentukan solusi yang sesuai bagi kebutuhan masyarakat, pertanian, dan kawasan pariwisata. Pemerintah juga perlu membandingkan pilihan sumber air permukaan dan teknologi desalinasi dengan mempertimbangkan biaya operasional serta kesiapan pengelolaan jangka panjang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menekankan pentingnya kesiapan pengelola, sumber daya manusia, kepastian lahan, dan pembiayaan pemeliharaan. Menurutnya, pembangunan fasilitas air bersih harus disertai perencanaan operasional dan pendampingan agar layanan dapat terus berjalan setelah pembangunan selesai.
Sementara itu, Dinas Pertanian Provinsi NTB menyoroti potensi hilirisasi jagung dan kelor untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Pengembangan pengeringan pascapanen dan industri pakan berbasis bahan baku lokal perlu dikaji agar dapat mendukung peternak, mengurangi kendala biaya pakan, serta memperkuat ketersediaan pangan. Rapat juga membahas penyusunan peta jalan (roadmap) hilirisasi jagung dan kelor hingga 2030 sebagai acuan perencanaan program dan penganggaran tahunan.
Perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB turut menekankan bahwa penelitian air bawah tanah harus memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi setempat. Hasil kajian diharapkan dapat memastikan potensi sumber air berdasarkan data lapangan, bukan hanya mengacu pada kondisi wilayah lain.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala BRIDA Provinsi NTB, Kepala Dinas PUPRPKP, serta perwakilan Dinas ESDM, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan dan OPD terkait. Hasil pembahasan akan dirangkum sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur NTB dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk Bappeda, untuk menelaah kebutuhan teknis, pembagian peran, dokumen kerja sama, serta kesiapan anggaran.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi NTB berupaya memastikan bahwa kerja sama riset menghasilkan dasar kebijakan yang jelas dan dapat diterapkan. Hasil kajian diharapkan membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan kemampuan anggaran. (adi)
