Mataram, DS-Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, membuka secara resmi Forum Inspirasi Daerah Berani II NTB di Hotel Lombok Raya, Sabtu (20/12). Dalam kesempatan itu, Gubernur mengapresiasi penurunan angka perkawinan anak di 15 desa intervensi.
Pada forum itu, LPA NTB menggeber keberhasilan intervensi program pencegahan perkawinan anak di 15 desa di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara dengan menghadirkan langsung ke 15 kepala desa tersebut.
Hadir pula Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Bappenas RI, Head of Development Cooperation to Indonesia Global Affaire Canada, Ketua TP PKK NTB, Field Office Unicef Kupang NTT-NTB. Acara diwarnai pemberian penghargaan kepada sejumlah stakeholdsr dan 15 kepala desa yang berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak.
Gubernur Iqbal mengakui persoalan perkawinan dini di NTB masih tertinggi secara nasional dibalik masalah sosial dan keterbatasan sumberdaya. Karena itu, pendekatan Pemprov saat menyelesaikan masalah anak bersamaan dengan menyelesaikan masalah ibunya. Namun, dibalik itu, kata dia, kemiskinan adalah ibu dari semua masalah.
“Kalau ditarik maka kemiskinan masalahnya, ” ujarnya.
Ketua TP PKK NTB, Bunda Sinta Agathia, sepakat masalah sosial semakin banyak sehingga berharap semua yang sudah dilakukan diperpanjang lagi.
“Masih banyak PR yang perlu dilanjutkan, ” katanya. “Menyelesaikan masalah kemiskinan luar biasa beratnya termasuk masalah kekerasan dan juga disabilitas, ” cetus Sinta seraya berharap program ini bisa merangkul disabilitas.
PENURUNAN HINGGA 89 PERSEN
Ketua Panitia Forum Inspirasi Daerah Berani II NTB, H. Lalu Anis Mujahid Akbar, memaparkan bahwa forum tersebut merupakan puncak refleksi Berani II dalam menekan jumlah perkawinan anak melalui pencegahan perkawinan anak. Program ini bentuk kolaborasi melalui pendekatan regulasi dan komunitas dalam melakukan intervensi.
Dalam soal hasil, Anis mengatakan bahwa penurunan kasus yang mencapai 89 persen di 15 desa memberi dampak ekonomi. “Bukan cuma isu perlindungan anak melainkan juga isu peningkatan ekonomi, ” katanya terkait sinkronnya hubungan dengan program Desa Berdaya Pemprov NTB.
Hal penting yang diambil sebagai pembelajaran, kata dia, pencegahan perkawinan anak bukan isu sektoral yang harus dijawab satu institusi melainkan isu pembangunan daerah. Ketika ditangani lintas sektor maka akan ada perubahan.
“Berani II menilai toma mampu ketika diberi ruang. Keberhasilan Berani II bukan angka semata tetapi pada model dan cara kerja melalui integrasi layanan dan keberanian dalam mengintervensikan dengan desa berdaya,” cetusnya.
INOVASI DIBAGIKANKE DAERAH LAIN
Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Kementerian PPN/Bappenas, Qurrota A’yun, mengapresiasi komitmen Pemprov NTB dalam pencegahan perkawinan anak dan sunat perempuan.Banyak yang dilakukan dari desa sehingga perkawinan anak dan penghapusan Fimale Genital Mutilation (FGM) menjadi bagian yang didukung dalam Program Berani II.
“Isu perkawinan anak dan sunat perempuan memerlukan pendekatan berbasis komunitas dan keluarga dan berharap dilakukan di NTB bisa jadi contoh yang baik,” katanya seraya berharap inovasi bisa dibagikan kepada daerah lain sampai pada level nasional sehingga Bappenas selaku kordinator Berani II bisa memperbaiki proses melalui kebijakan yang sudah dipersiapkan dalam RPJMN.
“Ke depan ada yang memastikan ketika proyek tidak berlanjut ada keberlanjutan dari proyek tersebut yang dilakukan NTB,” katanya.
Alice Birnbaum, Head of Development Cooperation to Indonesia Global Affaire Canada, menilai praktik baik yang sudah dilakukan dalam Berani II merupakan pengetahuan bersama yang bisa dilakukan dalam program berikutnya. Pemerintah Kanada dalam hal ini sangat berbangga duduk bersama RI untuk membicarakan masa depan anak-anak.
Sedangkan Field Office Unicef Kupang NTT-NTB, Yudistira Yewangoe, menilai langkah yang sudah ditempuh dalam Program Berani II menjadi pondasi yang kuat. Unicef pun mengapresiasi mitra seperti PKK dan stakeholders yang telah turut berkolaborasi. ian
