Lombok Tengah, DS-Masyarakat Dusun Kelongkong, Desa Bilelando,Kecamatan Praya Timur,Lombok Tengah khususnya, selama ini diketahui hampir 100 persen warganya bermata pencaharian sebagai nelayan. Karenanya Pemerintah Pusat mengukuhkannya sebagai kawasan Minapolitan yang terkenal dengan produksi tangkapan ikannya ataupun hasil dari pengembangan budidaya perikanan lainnya seperti tambak udang dan pengembangan garam rakyat.
Salah seorang nelayan setempat, Malibe Albani, mengungkapkan, di kampung nelayan Kelongkong, Bilelando, para nelayan masih dihadapkan pada terbatasnya ketersediaan air bersih yang sangat diperlukan bagi proses pembersihan hasil tangkapan ikan maupun pembersihan alat penangkap ikan baik jaring, jala, perahu ataupun kebutuhan konsumsi air minum bagi nelayan selama melaut.
“Air bersih sangat diperlukan bagi nelayan untuk minum dan memasak, mencuci hasil tangkapan ikan, serta membersihkan kapal dan alat tangkap. Air bersih memang diperlukan untuk minum dan memasak,menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit saat berada di rumah maupun di laut, ” katanya.
Selain itu air ini diperlukan untuk membilas kotoran atau garam pada ikan hasil tangkapan agar tetap higienis sebelum dijual. “Manfaat lainnya juga agar kebersihan jaring, pancing, mesin kapal dari sisa garam agar tidak cepat rusak atau berkarat,” ujar Maliv sapaan akrabnya Senin sore (3/8/2026).
Ia mengaku, sebelumnya ada bantuan sumur bor dari Plan Internasional,namun oleh lembaga tersebut tidak ada tindak lanjutnya dan hanya diresmikan secara simbolis saja. ”Nelayan disini idealnya membutuhkan empat unit sumur bor untuk pengadaan air bersih. Kita juga berharap ada solusi dari pemerintah daerah melalui perusahaan air minum daerah melalui bantuan air bersih,” kata Maliv.
Sorotan lainnya yang diungkapkan Maliv yakni banyaknya nelayan-nelayan dari luar yang beraktivitas melaut di Dusun Kelongkong guna mencari ikan. Nelayan dadakan dari luar ini banyak yang memasang bagan keramba ikan atau alat perangkap ikan lainnya secara sembarangan.Mereka-mereka ini sembarang memasang. Akibatnya banyak alat tangkap ikan seperti jala, jaring yang mengalami kerusakan.
“Kita berharap dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi bisa mengatur lokasi pemasangan bagan keramba ini atau alat tangkapan lainnya bisa dibangun secara tertib dan ditentukan zonanya. Semua itu kita harapkan agar di kemudian hari tidak menimbulkan gesekan antar nelayan,” tukasnya.
Jamhur, nelayan lainnya mengeluhkan masih tingginya harga BBM yang juga sangat diperlukan bagi operasional nelayan.Kelangkaan BBM juga sering terjadi yang setidaknya menghambat aktivitas nelayan turun ke alur mencari ikan. Harga BBM jenis Partalite pun sudah mengalami kenaikan di tingkat pengecer.
Demikian juga dengan jenis BBM lainnya seperti Petramax yang harganya meroket.
“Jadi ini permasalahan yang kita hadapi.Contoh harga BBM Partalite ditingkat pengecer sudah mencapai Rp13ribu sampai Rp.15 ribu. Kita agak malas juga cari di Pertamina, soalnya jaraknya juga cukup jauh. Kadang kalau Partalie kosong, mau tidak mau terpaksa kita beli Pertamax. Kalau ndak begitu kita tak bisa cari ikan untuk memenuhi ekponomi keluarga,” kata Jamhur.
Guna mengatasi berbagai persoalan tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya untuk kesejahteraan nelayan. Dibangunnya Koperasi Nelayan Merah Putih dimaksudkan untuk mengatasai persoalan lapangan yang selama ini dihadapi para nelayah di lapangan.
Dalam kunjungan kerjanya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Kelongkong, Bilelando, Lombok Tengah Jumat ahir pekan lalu mengungkapkan, program KNMP yang dibangun harus dimanfaatkan para nelayan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir agar makin produktif dan mandiri.
Menko Pangan yang biasa disapa Zulhas ini, bahwa adanya KNMP bisa memberikan nilai tambah bagi hasil perikanan sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan.
Zulhas menyebut KNMP dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti pabrik es, pengadaan air bersih, bengkel, SPBU Nelayan, fasilitas logistik, balai lelang ikan, gudang penyimpanan ikan, hingga kawasan kuliner. Fasilitas tersebut dibangun sesuai kebutuhan nelayan agar aktivitas penangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil laut menjadi lebih efisien.
Dikatakan, keberadaan KNMP juga sebagai ruang penyelesaian permasahan nelayan seperti masalah BBM, permodalan termasuk penertiban zona-zona penangkapan ikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Menurut Zulhas, keberadaan KDMP yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus memperkuat rantai distribusi hasil tangkapan nelayan.
“Program ini memberikan nilai tambah, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan para nelayan,” ujarnya. (Adi)
