Selong,DS- Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di berbagai jenjang pendidikan mendapatkan sorotan dari Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri.
Pada dasarnya Yusri menyambut positif niat baik dari pemerintah pusat soal keberadaan MBG yang menyasar anak anak di sekolah. Namun Yusri mempersoalkan terkait dengan pedoman teknis pelaksanaan program MBG di Lombok Timur yang masih belum jelas meski telah mulai berjalan.
” Kita masih menunggu pedoman teknis resmi .Sejauh ini, belum ada laporan terkait masalah pelayanan atau kekurangan dalam distribusi makanan. Ini baru tahap awal dan masih sebagian sekolah yang mendapat program ini. Jadi, masih banyak sekolah yang belum mendapat giliran,”ungkapnya
Yusri juga menyoroti kurangnya koordinasi antara pihak terkait, yang menurutnya penting untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kami sebagai dewan belum mendapatkan pedoman yang jelas mengenai teknis pelaksanaan program ini. Artinya, kami harus berkoordinasi lebih dulu dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun instansi lain, untuk memastikan bahwa program ini terlaksana dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, Yusri juga menyampaikan kekhawatirannya terkait transparansi dan pengelolaan anggaran dalam program MBG.
“Kami belum tahu siapa yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan anggaran untuk program ini. Seharusnya ada penjelasan yang lebih rinci mengenai hal ini, agar kami bisa mengawasi jalannya program secara tepat,” jelasnya.
Dia mengatakan pentingnya program ini bagi siswa, terutama dalam memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang baik untuk mendukung aktivitas belajar Namun, ia menekankan bahwa untuk menjalankan program ini secara efektif, perlu adanya pedoman yang jelas dari pemerintah pusat.
“Kami tentu mendukung program ini karena tujuannya baik. Namun, kami tidak ingin terburu-buru melaksanakannya tanpa adanya dasar yang kuat dan pedoman yang jelas dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Yusri menegaskan bahwa pihaknya siap untuk menyuarakan masukan dan saran dari masyarakat jika ada masalah terkait pelaksanaan MBG.
“Kami tetap akan memantau dan apabila ada keluhan atau masalah, kami akan segera menindaklanjutinya dengan melakukan koordinasi lebih lanjut,” ujarnya. Li
