Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat penyusunan kebijakan berbasis data dan bukti ilmiah (evidence-based policy) sebagai langkah strategis menghadapi ancaman kenaikan muka air laut dan perubahan iklim yang kian nyata. Melalui pendekatan tersebut, setiap kebijakan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan secara lebih tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan.
Komitmen itu mengemuka dalam Dialog Kebijakan dan Lokakarya Penulisan Policy Brief yang digelar di Mataram, Selasa (28/7/2026). Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, analis kebijakan, dan mitra pembangunan untuk memperkuat kualitas kebijakan publik melalui pemanfaatan data, analisis, dan kajian ilmiah yang kredibel.
Membuka kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, menegaskan bahwa kebijakan publik tidak lagi dapat disusun berdasarkan asumsi atau kebiasaan semata, melainkan harus berangkat dari data yang valid, analisis yang mendalam, dan pemahaman yang utuh terhadap akar persoalan.
“Pimpinan tidak selalu memiliki waktu membaca laporan yang sangat tebal. Karena itu, policy brief menjadi sangat penting untuk menjelaskan persoalan secara ringkas, mengapa persoalan itu penting, serta alternatif kebijakan yang dapat ditempuh,” ujarnya.
Menurut Sekda, berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, stunting, hingga perubahan iklim memiliki karakteristik dan akar masalah yang berbeda. Oleh sebab itu, setiap kebijakan harus disusun berdasarkan root cause analysis agar solusi yang dihasilkan benar-benar menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah ancaman kenaikan muka air laut sebagai dampak perubahan iklim global. Fenomena ini semakin dirasakan oleh wilayah-wilayah pesisir, termasuk Nusa Tenggara Barat yang memiliki karakteristik sebagai provinsi kepulauan.
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Noudy R.P. Tandean, menegaskan bahwa penguatan kebijakan berbasis bukti merupakan kunci dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin kompleks.
“Kegiatan ini diharapkan tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan policy brief yang strategis, komprehensif, dan aplikatif sebagai referensi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti,” katanya.
Ia mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Provinsi NTB bersama Program SKALA yang sebelumnya telah menghasilkan 15 policy brief sebagai langkah awal membangun budaya penyusunan kebijakan berbasis bukti di daerah.
Menurut Noudy, perubahan iklim yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan berbagai aktivitas manusia telah memicu kenaikan suhu global, perubahan pola cuaca, hingga kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus berada di pusat The Heart of Coral Triangle, Indonesia memiliki tanggung jawab besar menjaga ekosistem pesisir dan laut. Ancaman kenaikan muka air laut berpotensi memicu abrasi, banjir rob, intrusi air laut, hilangnya lahan produktif, kerusakan permukiman, serta meningkatnya kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
NTB menjadi salah satu daerah yang rentan terhadap ancaman tersebut. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum, laju kenaikan muka air laut secara nasional berkisar 8–12 milimeter per tahun, sementara di NTB mencapai sekitar 3,5 milimeter per tahun di Lombok Utara dan 6,5 milimeter per tahun di Lombok Selatan.
“Kita harus menjaga kawasan-kawasan strategis yang menjadi kebanggaan NTB, seperti Senggigi, Gili Trawangan, Gili Meno, dan berbagai destinasi pesisir lainnya agar tetap tangguh menghadapi dampak perubahan iklim,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Karena itu, diperlukan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan, serta perencanaan pembangunan yang adaptif.
Dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, BSKDN juga tengah mengembangkan Policy Hub, sebuah platform yang mengintegrasikan data, pengetahuan, dan rekomendasi kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah.
“Policy brief bukan sekadar ringkasan hasil penelitian, tetapi instrumen strategis yang menjembatani hasil kajian dengan proses pengambilan keputusan. Sebuah policy brief harus mampu menjelaskan persoalan secara singkat, didukung bukti yang kuat, menawarkan berbagai opsi kebijakan, dan memberikan rekomendasi yang realistis untuk dilaksanakan,” tegasnya.
Sementara itu, Provincial Lead Program SKALA NTB, Anja Kusuma, menjelaskan bahwa Program SKALA terus memperkuat kapasitas analis kebijakan di NTB agar mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.
Sebagian peserta merupakan alumni Pelatihan Penulisan Policy Brief tahun 2024 yang telah menghasilkan 15 policy brief dan direviu oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI bersama para ahli kebijakan.
“Kelima belas policy brief tersebut telah dibukukan dan akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai referensi dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Pada lokakarya kali ini, peserta mendalami dua isu strategis, yakni kenaikan muka air laut (sea level rise) dan Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA), sebagai upaya memperkuat kualitas kebijakan daerah di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan kapasitas fiskal.
Anja menambahkan, penyusunan policy brief tidak berhenti pada proses penulisan, tetapi harus mampu menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan dapat diadopsi oleh para pengambil keputusan.
Untuk menjaga keberlanjutan pengembangan kapasitas tersebut, Program SKALA juga mendorong terbentuknya wadah kolaborasi bagi para analis kebijakan di NTB sebagai ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan penguatan kompetensi secara berkelanjutan.
Penguatan kebijakan berbasis data menjadi fondasi penting bagi NTB dalam menghadapi ancaman kenaikan muka air laut dan perubahan iklim. Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan mitra pembangunan, setiap rekomendasi kebijakan diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan yang mampu melindungi kawasan pesisir, memperkuat ketahanan daerah, dan memastikan pembangunan Nusa Tenggara Barat tetap adaptif, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
