Bupati Kepala Daerah Lombok Barat dikejar oleh Partai PAN agar mau menjadi ketua partai itu di NTB. Demikian juga beberapa kepala daerah diburu agar sudi diangkat sebagai ketua partai.
Di NTB, Bupati Lombok Tengah merupakan Ketua Partai Gerindra NTB, Wali Kota Mataram Ketua DPD Golkar NTB, Bupati Lombok Timur Ketua Grindra Lombok Timur, dan Wakil Bupatinya Ketua PAN Lombok Timur .
Ali BD mengatakan di daerah lain juga banyak sekali kepala daerah yang menjabat sebagai ketua partai. Alasannya?
“Tanya saja si ketua partai,” kata Bupati Lombok Timur periode 2003-2008 dan 2013-2018 ini.
Kepala daerah atau pimpinan daerah condong disasar sebagai ketua partai sudah menjadi pola dalam logika politik. Pasalnya, partai memerlukan penunjang mesin politik seperti ketokohan, uang dan struktur yang sistemik. Figur lain tentu tidak memiliki modal sekaya dan seluas itu.
Tidak dinafikan, kepala daerah memiliki semuanya seperti akses terhadap APBD dan jaringan luas organisasi serta institusi mulai dari kepala desa hingga ormas-ormas binaan. Memenangkan pilkada merupakan salah satu bukti dukungan suara sebagai modal politik ke depan.
Hingga masa jabatannya berakhir, kepala daerah memiliki kesempatan luas memainkan modal politik merangkul rakyat dengan berbagai program yang bisa diarahkan sehingga menjadi kampanye yang mudah.
Dalam hal ini, partai membutuhkan popularitas itu untuk menaikkan elektabilitas mengingat kepala daerah punya basis massa sendiri yang tidak bisa sepenuhnya diatur oleh Pusat.
Partai condong mengambil jalan tol dibandingkan menanti senioritas kader internal tumbuh dari bawah. Menyedot kepala daerah sebagai ketua partai laksana membangun kerajaan dengan aksesibilitas yang kuat sekaligus ibarat “menjinakkan macan dengan memberinya kandang”.
Lantas bagaimana ketika kepala daerah yang juga ketua partai terlibat kasus yang membuatnya digasak KPK sebagaimana yang sering terjadi belakangan ini? Sebutlah yang menimpa Bupati Lombok Barat, LAZ yang juga Ketua PAN NTB itu, belum lama ini. Di sinilah masalahnya.
Ada kabar yang menyebutkan Bupati Lobar yang digasak oleh KPK, serta merta dipecat dari kursi ketua partai PAN NTB. Alih-alih diberi bantuan hukum, LAZ bahkan disingkirkan. Padahal yang bersangkutan belum diadili dan belum dinyatakan bersalah.
” Bahkan mungkin seandainya saja si Ketua tersebut sudah memberi sejumlah uang sumbangan bagi partainya,tetapi tetap akan ditendang,tujuannya untuk bersihkan nama baik itu partai,” ujar Ali.
Ternyata, di balik kebutuhan partai pada figur populer kepala daerah, ada ancaman yang kuat untuk melupakannya, melepasnya dari “kandang” dengan hampir tanpa perlindungan ditengah ketiadaan kuasa lagi atas “kerajaan” sebelumnya.
Kenyataan ini membuat Ali BD mengajak para tokoh atau para pengurus partai yang tergila gila ingin menjadi kepala daerah agar berhati hati.
“Biar anda sudah memberikan sejumlah uang ,apabila anda salah pasti anda akan ditendang ,bukan akan dibela.Biarpun para pengurus partai sudah mendapat sejumlah uang atau jasa ,jika dikemudian hari ada masalah,pasti mereka akan lari terbirit birit,meninggalkan anda,” urai Ali pada akun medsosnya, Rabu (21/7)
Ali memperkuat argumen itu dengan mengutip pernyataan terbuka seorang Ketua Partai hang pernah berkata, “jika ada orang datang untuk dicalonkan sebagai kepala daerah, saya bukan bertanya, apa pendidikan saudara, apakah anda bergelar doktor atau sarjana, tapi yang saya tanyakan adalah, “berapa uang yang anda miliki, berapa milyar, berapa puluh milyar, berapa ratus milyar”.
Nah!
