Selong, DS-Kabupaten Lombok Timur bersama Lombok Tengah menempati posisi yang cukup tinggi kasus perkawinan anak di NTB. Kondisi itu disikapi dengan sigap Pj. Bupati Lotim, HM Juaini Taofik, menyusul kehadiran Program Berani II di wilayahnya.
Kesigapan itu beralasan mengingat jumlah penduduk Lombok Timur paling tinggi di NTB. Dampaknya, situasi yang dialami masyarakat Bumi Patuh Karya akan dominan mewarnai dinamika ibukota provinsi. Berdasarkan data Susenas, tahun 2023 perkawinan anak di NTB mencapai 17,32 persen. Kabupaten Lombok Timur khususnya sebesar 21,09 persen. Sedangkan secara nasional hanya 6,92 persen.
Karena itu Pj Bupati Lombok Timur, menegaskan mendukung Program Berani II yang berlangsung di wilayahnya terkhusus pada lima desa yakni Desa Jurit, Aik Dewa, Lendang Nangka, Lendang Nangka Utara, dan Paok Motong. Bahkan pihaknya sudah melaunching secara langsung program strategis yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat dengan dukungan para pihak dan partisipasi aktif masyarakat itu di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik.
Berani II melibatkan Kedutaan Canada dan tiga lembaga PBB yakni UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNFPA (United Nations Population Fund) dan UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). Unicef dan LPA NTB khususnya, fokus pada isu pencegahan perkawinan anak.
Komitmen Pj. Bupati Juaini Taofik nampak ketika selalu menerima para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sejak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB beraudiensi di awal program, Juaini menyambut Tim LPA dengan tangan terbuka. Demikian halnya manakala berlangsung launching Program Berani II serta kehadiran Tim dari Pusat yang melakukan Visit Monitorimg program tersebut di Desa Jurit yang kemudian diterima Juaini di Rupatama. Kantor Bupati Lotim.
Menurut Juaini, menjaga agar tidak terjadi perkawinan usia dini tidak bisa dilakukan pemerintah secara nonstop. Itulah sebabnya pemerintah memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk NGO.
Ia menyontohkan kewajiban desa membuat perdes terkait hal itu, tidak serta merta membuat situasi sebagaimana yang diharapkan.
“Oleh karena itulah kolaborasi memegang peranan kunci agar bersama-sama mengatasi persoalan daerah,” katanya ketika menerima tim LPA NTB. Ian
