Selong, DS-Desa Aik Dewa, Lombok Timur, menjadi tuan rumah kunjungan tiga delegasi utusan PBB pada Ahad (11/1) dalam rangka Program BERANI II (2023-2027). Program ini merupakan kemitraan strategis antara UNFPA, UNICEF, dan UN Women dengan dukungan dana dari Pemerintah Kanada.
Kunjungan di Kantor Desa Aik Dewa diwarnai dialog informal tentang capaian dan perkembangan program dalam upaya mengatasi tantangan kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, serta praktik sunat perempuan dan perkawinan anak. Dialog informal ini menyoroti pergeseran pengetahuan, paradigma, norma sosial, dan layanan dalam perlindungan perempuan, remaja, dan anak-anak.
Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan masyarakat, termasuk tokoh agama, petugas kesehatan, pasangan suami istri, remaja, dan anak-anak, serta jajaran pemerintah daerah seperti Kepala Dinas Kesehatan NTB, Kepala Dinas BPMD, Kepala Dinas Dukcapil, dan Kepala Desa Aik Dewa. Tiga perwakilan organisasi masyarakat sipil juga terlibat dalam diskusi informal ini, yaitu LPA (Lembaga Perlindungan Anak) NTB, LPSDM (Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra), dan LSD (Lembaga Sosial Desa).
Delegasi pemerintah Kanada yang hadir termasuk Menteri Randeep Singh Sarai (Sekretaris Negara untuk Pembangunan Internasional), Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste, Mr. Jess Dutton, dan Alice Katherine Birnbaum, kepala kerja sama kedutaan Kanada untuk Indonesia. Hadir pula delegasi dari tiga organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Representatif UNFPA Hassan Mohtashami, Kepala Program UN Women Dwi Yuliawati Faiz, dan Kepala Kantor UNICEF Kupang, Yudhistira Yewangoe.
Dalam pertemuan itu, Koordinator Berani II, Asti, memaparkan sinergi terpadu tiga agensi UN dalam mengatasi tiga tantangan utama: kematian ibu, kekerasan berbasis gender, dan praktik berbahaya seperti sunat perempuan dan perkawinan anak. Ia juga memaparkan capaian program yang telah dilakukan, termasuk penurunan angka kematian ibu dan perkawinan anak.
Menteri Randeep Singh Sarai mengaku bangga dengan capaian yang telah dilakukan dan menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak untuk membuka potensi yang ada. “Kalau sudah tidak ada sunat perempuan dan perkawinan anak, maka akan makin berdampak dan maju,” katanya.ian
