Mataram, DS-Gubernur NTB, Lalu M. Iqbal, menerima silaturrahmi pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, di ruang kerjanya, Rabu (8/10). Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Gubernur mengatakan terbuka terhadap kritik..
Pengurus LPA NTB yang beraudiensi dipimpin Sukran Hasan, didampingi pembina, H. Sahan SH (mantan Ketua LPA NTB), pengawas serta sejumlah divisi
Dalam pertemuan itu dipaparkan awal mula pendirian LPA NTB hingga terbentuknya kepengurusan baru periode 2025-2030 melalui Sidang Majelis Stakeholders beberapa waktu lalu.
Gubernur Lalu M. Iqbal menyimak berbagai program perlindungan anak yang telah dijalankan LPA seperti pemenuhan dokumen adminduk, pendewasaan usia perkawinan, pencegahan perkawinan anak, termasuk pencegahan sunat perempuan.
Teranyar Program STRIVE (Streathment Rehabilitation-Reintegration Program & Improve Social Cohesion Against Violent Extremism) yang didanai oleh Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) di tiga desa di Kabupaten Bima.
Gubernur NTB sangat antusias menyimak dan mempertanyakan berbagai terobosan dalam perlindungan anak. Dia pun menyinggung penanganan terhadap anak yang menderita hydrocephalus yang banyak dijumpai di NTB. Anak-anak seperti ini dinilai masih memiliki kesempafan panjang namun ada kecenderungan terlantar.
Hal lain yang dipertanyakan adalah sejauh mana keterlibatan LPA dalam penjangkauan anak dalam rehabilitasi yang juga ditangani sejumlab Ponpes.
Ketua LPA. NTB, Sukran Hasan, memaparkan program LPA NTB dijalankan di tingkat provinsi, kabupaten hingga desa. Khusus di tingkat desa, kata dia, telah mendampingi 60 desa dalam membentuk forum anak dan penerbitan Perdes Sistem Perlindungan Anak.
Terkait penanganan anak dengan hydrocephalus, kata dia, LPA sudah merintis terbentuknya PKSI (Pusat Kesejahteraan Sosial Integratif) yang diwarnai munculnya peraturan bupati di beberapa kabupaten/kota di bawah koordinasi Bappeda.
Sedangkan penanganan anak yang direhabilitasi di ponpes, kata Sukran, LPA telah melakukan MoU dengan salah satu Ponpes di Lombok Barat. Terdapat juga ponpes yang melakukan upaya serupa di Lombok Timur.
Menanamkan perlindungan anak di dunia pendidikan, LPA NTB juga menginisiasi deklarasi ponpes ramah anak melibatkan 21 ponpes di Lombok Timur.
Gubernur Iqbal yang mendengar banyaknya kiprah LPA menyatakan terbuka dengan kritik terhadap berbagai kebijakannya dalam perlindungan anak. Ia menilai hal itu akan menjadi masukan pihaknya dalam menerapkan kebijakan yang lebih baik di daerah. Ian
