Seorang Presiden (pemimpin) seharusnya mempunyai respon simpati dan empati kepada rakyatnya. Apalagi ketika kondisi rakyat sedang berusaha berjibaku dengan berbagai macam tekanan yang dihadapinya. Bagiamana pun kondisi rupiah yang sedang tertekan oleh dollar membawa banyak dampak ikutan. Naiknya harga-harga kebutuhan pokok, perampingan tenaga kerja, berkurangnya peluang ekonomi yang semuanya berakibat pada kerawanan sosial-ekonomi masyarakat.
Pada saat yang sama Presiden Prabowo seperti tidak ada respon sama sekali. Alih- alih hendak berusaha mnurunkan nilai rupiah terhadap dollar malah sibuk sendiri keliling dunia. Padahal keliling dunia tidak berbanding lurus dengan penurunan harga dollar.
Bahkan walaupun sudah 2 kali ke Prancis di tahun 2026, Presiden pergi lagi untuk ketiga kalinya. Tidakkah cukup dengan 1 atau 2 kali? Apalagi kunjungan kenegaraan merupakan kunjungan formal yang sudah pasti melalui kajian komprehensif dan mendalam serta lintas sektoral.
Dengan kondisi demikian sudah seharusnya kunjungan kenegaraan tercukupi dengan hanya 1 kali kunjungan. Dengan melibatkan sebegitu banyak pembantu kepresidenan dipastikan dapat mengkaji, memahami dan bisa menilai apa-apa yang perlu dan mendesak untuk dibawa ke hadapan kerjasama bilateral atau multilateral.
Agak sulit dipahami memang tingkah polah kepala negara ketika berkunjung berkali-kali ke satu negara dalam jarak tidak terlalu jauh. Presiden Prabowo mengunjungi Prancis pada bulan Januari dan April 2026. Di bulan Mei 2026 berkunjung lagi.
Apalagi Presiden Prabowo mengakui sendiri seperti diberitakan oleh beberapa media seperti Kompas dll, bahwa kerjasama bilateral dengan prancis diberbagai bidang tidak bisa langsung diukur kemajuannya bagi perekonomian Indonesia. Padahal ada pekerjaan yang mendesak yaitu menstabilkan nilai rupiah. Lalu mengapa harus membela jangka panjang di saat persoalan mendesak memerlukan penyelesaian mendesak?
Prabowo memang tidak peduli. Buktinya ketika dollar tembus 17.000-an ia mengatakan orang desa tidak memakai dollar. Namun begitu masyarakat tetap menaruh harap dari pemimpinnya untuk bisa berbuat agar rupiah bisa kembali berdaya dihadapan dollar
Di sisi lain BI berusaha melakukan intervensi agar rupiah bisa menguat terhadap dollar, namun dollar tetap saja ketinggian. Bagaimana pun kapital asing keluar dari Indonesia. Mereka tidak percaya dengan kebijakan Prabowo karena tidak ada gigi mundur bagi kebijakan MBG, dan koperasi merah putih dan pembangunan batalyon seluruh Indonesia yang sudah terlalu banyak mengeluarkan uang negara yang berasal dari APBN.
Sementara kebijakan-kebijakan prabowo membuat APBN defisit. Sedangkan impor banyak, membuat devisa (dollar) berkurang. Konsekeunsinya harus ditambal dengan hutang. Hal ini membuat investor asing tidak percaya, dengan pertanyaan bisakah utangnya dibayarkan dengan bunganya? Ketidak percayaan inilah yang harus dibayar mahal dengan sulitnya rupiah bisa normal kembali dengan jarak yang tidak terlalu jauh dengan dollar.
Dengan kebijakan-kebijakan bowo yang sgt besar menguras APBN membuat kapital menjauh. Ilustrasinya adalah ketika seseorang bergaji 4 juta, tetapi gaya hidupnya 7 juta. Pada kondisi demikian harus cari hutang 3 juta. Pemberi hutang (kapital) tidak percaya kemampuan bayar karena gaji hanya 4 juta. Menghadapi ini seseorang harus jual barang-barangnya dengan harga murah.
Pada saat itulah rupiah melemah karena dijual murah untuk bisa mendatangkan kapital luar. Itu pun kalau ada yang mau beli segera. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yangg sekira bisa bikin APBN defisit sebaiknya dievaluasi atau diakhiri.
