Mataram, DS-Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB menggelar pendidikan dan pelatihan pramuwisata muda mandiri tahun 2026, Rabu (17/6). Kegiatan diwarnai penandatanganan MoU antara HPI dan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram.
Hadir pada kegiatan yang berlangsung di kampus setempat, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diwakili Kabid Kelembagaan, Mawardi, Ketua STP Mataram, Dr.Halus Mandala, Ketua Himpunan Pramuwisata (HPI) NTB, Lalu Fatwir Uzali dan jajaran terkait.
Ketua Panitia Jumadil M. Pd., menyampaikan tujuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pramuwisata NTB. Sebelumnya, dilakukan seleksi calon se Lombok pada 15 Juni 2026 melalui metode wawancara secara offline dan online. Dari 42 calon, 37 dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Ketua DPD HPI NTB, H. Lalu Fatwir Uzali, M. Pd., mengatakan setiap calon pramuwisata mesti mengikuti diklat. Ia berharap ada semangat baru dalam meningkatkan profesionalisme para pemandu wisata. Dalam pendidikan dan pelatihan akan ada penguasaan story teeling, skill, attitude dan knowladge. Kemudian hal terpenting menumbuhkan solidaritas selaku pekerja pariwisata.
“Etika pun sangat penting berkenaan dengan kode etik pramuwisata. Nanti akan ada perbedaan antara illegal guide dan legal guide. Karena, kemampuan meningkatkan skill akan dimiliki para legal guide melalui berbagai pelatihan, ” cetusnya.
Mawardi, Kabid Kelembagaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, mengapresiasi STP Mataram yang telah mencetak SDM berkualitas. Pasalnya, industri Pariwisata diwajibkan untuk sertifikasi bagi seluruh karyawannya.
Pihaknya pun sudah mengundang seluruh Asosiasi untuk penertiban Asosiasi kepariwisataan dalam rangka mempermudah koordinasi.
“Saat ini ada asosiasi yang hanya nama. Tapi legalitasnya belum ada. Karena itu aaya berkewajiban menertibkannya,” ujar Mawardi seraya berharap memiliki database anggotanya.
Mawardi mengatakan seluruh anggota HPI harus punya lisensi. Sebagai pemandu wisata boleh jadi menjadiu anggota tapi belum tentu boleh menjadi guide. Karena itu dinas terkait akan mengupayakan lisensi.
Pihaknya pun berusaha agar ke depan diterbitkan Pergub sehingga seluruh yang berwisata wajib menggunakan pemandu wisata.
“Pemandu wisata adalah garda terdepan dalam menyampaikan warta wisata. Hal ini bisa membawa nama baik NTB. Anda adalah duta besarnya kepariwisataan di NTB,” kata Mawardi.
Ia menekankan agar pemandu wisata selalu berliterasi sebagai hal baik mengingat pengetahuan tentang NTB harus dikuasai secara lengkap. Sementara ini pihaknya kekurangan pramuwisata dengan skill bahasa spesialis.
“Kita kebanjiran tamu Eropa namun tak ada pemandu spesialis, ” cetusnya.
Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, dalam sambutannya memuji kemandirian HPI NTB dalam melakukan kegiatan. Ia meminta kepala dinas dalam setiap tahun anggaran memiliki pendanaan dalam peningkatan SDM Pariwisata. Karena, Gubernur sudah menetapkan NTB Makmur Mendunia yang dalam kaitan ini posisi SDM berada sebagai kunci.
Fakta menunjukkan banyak guide sudah level luar biasa dalam masa pengabdian tapi belum berlisensi. Sehingga diharapkan ada guide dengan kualifikasi utama.
Halus Mandala mengemukakan STP Mataram memiliki prodi usaha perjalanan wisata yang bisa dimasuki guide tamatan SMA. Pasalnya, dalam UU syarat pramuwisata minimal D3.
“Bagi yang belum D3 bisa melanjutkan kuliah di STP Mataram, ” katanya. “Pramuwisata membangun citra. Kalau tidak mencitrakan NTB orang tak akan datang. Kalau ada kekurangan di masyarakat, itu tugas kita,” imbuhnya. ian
