Selong, DS– Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin angkat bicara terkait banyak protes dari warga soal penyaluran bantuan untuk para pelaku UMKM.
“Saya tidak mau ada UMKM fiktif. Yang ribut bisa jadi belum tahu syaratnya,” kata Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, usai menghadiri Festival Dongdala di Pringgasela Timur, Kamis (27/11/2025).
Penyaluran bantuan dilakukan pada akhir November hingga awal Desember untuk memastikan administrasi tertib dan penerima benar-benar pelaku usaha aktif.
Ia mengatakan Pemerintah daerah tidak ingin mengambil risiko kesalahan data, terlebih dalam program yang menyentuh masyarakat kecil.“Kalau ada yang salah, ya benahi. Tidak ada yang tak bisa diperbaiki,” ujarnya.
Sorotan juga mengarah pada minimnya peran pemerintahan desa dalam pendataan. Bupati Warisin menjelaskan mekanisme dilakukan langsung oleh Dinas Koperasi melalui pengajuan proposal yang harus memenuhi verifikasi administrasi dan teknis.
Kewajiban memiliki NIB menjadi salah satu syarat utama, yang disebut turut mempengaruhi kecepatan pencairan bantuan.“Kalau ada yang keberatan, langsung ke Kepala Dinas Koperasi,” tambah Warisin.
Tudingan paling panas datang dari isu yang menyebut daftar penerima merupakan bagian dari tim sukses Bupati. Ia pun membantah isu tersebut dan memastikan dirinya tidak mencampuri teknis pendataan.
Pemerintah hanya meminta bantuan menyasar pedagang kecil seperti bakulan, asongan, dan kaki lima yang memiliki modal terbatas.“Saya tidak tahu mana tim saya. Kepala dinas sekarang dan sebelumnya bukan orang saya. Mereka yang bekerja, saya tidak ikut campur,” tegasnya.“Fokusnya membantu UMKM, bukan hal lain,”imbuh.LI
