KLU, DS-Provinsi NTB akan mendeklarasikan nol perkawinan anak. Dalam rapat persiapan kegiatan deklarasi menuju NTB nol kasus perkawinan anak, Jumat (7/6), mengemuka gelar acara itu akan berlangsung di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung.
Pada rapat yang dihadiri Wabup KLU, Danny Karter Febrianto, deklarasi nol perkawinan anak digelar 13 Juni 2024 dan akan dihadiri Pj. gubernur serta OPD terkait kabupaten kota.
Deklarasi tidak lepas dari ikhtiar menekan kasus perkawinsn anak. Pasalnya, dibalik prestasi menurunkan stunting sampai 18 persen sebagai bukti keberhasilan, di sisi lain perkawinan anak luput dari perhatian. Fakta ini merupakan kondisi darurat sehingga seluruh pemerintah daerah mesti mastikan perkawinan anak di NTB menurun.
Wabup KLU, Danny Karter Febrianto, dalam rapat persiapan, mengatakan launching nol kasus perkawinan anak adalah pemicu untuk membangun sistem dan inovasi mengatasi kasus.
Ia menilai kasus perkawinan anak di desa yang jumlahnya banyak sangat memprihatinkan. Karena itu stakeholder harus bersama menyatukan visi dalam mengatasinya.
“Dalam kondisi terbatas tetapi bisa melakukan hal besar untuk KLU,” ujarnya.
Lanjut Wabup, kendati banyak penyebab perkawinan anak, dengan kekompakan akan bisa teratasi. Wabup menyontohkan KLU bisa menempati peringkat terprogresif di NTB penanganan stunting.
Wabup Danny mengatakan masalah perkawinan anak tidak bisa diatasi sendiri-sendiri melainkan perlu dibuat sistem dan regulasi yang membangun setiap OPD dalam misi itu. Karena semua bersumber masalah perkawinan anak dari banyak hal seperti prilaku.
Ia mengatakan regulasi banyak namun penerapan di lapangan begitu kompleks. Karenanya Wabup berharap launching nol perkawinan anak bukan seremonial belaka melainkan afternya bisa dimasifkan dengan penerapan di masyarakat.
Ketua Lakpesdam PW NU NTB, Jayadi, mengatakan arahan PB NU, di KLU diharapkan menerapkan kerja kerja koordinasi untuk menguatkan kapasitas warga dalam isu perkawinan anak. Sehingga bisa masif dilaksanakan. Tugas internal NU tidak lepas dari persoalan ini juga banyak terjadi di ponpes. Sehingga, perlu upaya pencegahan dan penanganan dengan berbagai pelayanan yang diintenaaifkan.
Sekretaris LPA NTB, Sukran, mengatakan launching menjadi gerakan bersama berbagai pihak seperti pemerintah, LSM dan dunia usaha.
“Gerakan dari KLU ini menerima atensi dari provinsi sehingga banyak pihak yang menyupport termasuk dalam pendanaan dan menjadi gerakan provinsi,” ujarnya. Ian
