Mataram, DS- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmen menjadikan desa sebagai pusat pembangunan melalui penguatan empat pilar utama, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan pelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di ruang kerjanya, Kamis (30/4/2026). Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi kepala desa sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah berbasis desa.
“Pembangunan harus dimulai dari desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Empat pilar ini menjadi fondasi utama yang harus dijalankan dari tingkat desa,” tegas Gubernur.
Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB memprioritaskan intervensi pada 91 desa kategori kantong kemiskinan, khususnya di Lombok Timur sebagai wilayah dengan jumlah desa terbesar. Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Di sektor ketahanan pangan, desa didorong mengoptimalkan potensi lokal, baik pertanian maupun peternakan, guna memastikan ketersediaan pangan sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian pangan berbasis desa.
Sementara itu, pada pilar pengembangan pariwisata, pemerintah mendorong desa mengangkat potensi budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata yang bernilai ekonomi. Pengembangan ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Adapun pelestarian lingkungan menjadi pilar penting yang berjalan beriringan dengan pembangunan. Desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam.
Selain penguatan empat pilar tersebut, Gubernur juga menekankan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank NTB Syariah, dalam mendukung pembiayaan UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pemprov NTB juga terus mendorong skema keberangkatan zero cost bagi PMI, sehingga mereka dapat bekerja ke luar negeri secara legal, aman, dan tanpa beban biaya awal.
“Lombok Timur merupakan penyumbang PMI terbesar. Melalui skema zero cost, kita ingin memastikan mereka berangkat tanpa utang dan memiliki masa depan yang lebih terencana,” jelasnya.
Pemprov NTB juga menyiapkan pembinaan pengelolaan keuangan bagi PMI, agar pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif, termasuk untuk investasi dan pengembangan usaha melalui akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Perwakilan FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan ruang dialog yang diberikan Pemprov NTB. Ia menegaskan kesiapan kepala desa untuk menjadi garda terdepan dalam menjalankan empat pilar pembangunan tersebut.
“Kami siap menggerakkan potensi desa, mulai dari pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga pariwisata berbasis budaya,” ujarnya.
Melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan desa, empat pilar pembangunan ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia. (adi)
