Jakarta-Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mendorong komisioner Ombudsman RI (ORI) untuk menjadikan Ombudsman sebagai lembaga yang memiliki pengaruh kuat, karena tugasnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
“Tidak sulit menjadikan Ombudsman sebagai lembaga yang memiliki wibawa kuat, karena para komisionernya, sebagian besar berlatar belakang aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka memiliki kapasitas untuk itu,” kata Fauzan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/08/202).
Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok ini minta agar para komisioner baik di daerah maupun di tingkat pusat, memaksimalkan kemampuannya agar Ombudsman memiliki daya tarik dan wibawa yang kuat. Sejauh ini, nama Ombudsman dari tahun ke tahun semakin redup.
Padahal, lanjut Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), di awal reformasi, nama lembaga Ombudsman sangat baik dan disegani. “Perbaiki, agar nama Ombudsman kembali harum dan disegani lembaga lain,” jelasnya.
Menurut Fauzan, Ketua KPU NTB (2008-2013) ini, untuk menjadikan Ombudsman sebagai lembaga independen negara yang kuat, sebenarnya tidak sulit, karena tidak ada lembaga yang tidak bisa diawasi Ombudsman. Namun, tugas dan fungsi ini, sangat berlawanan jauh dengan apa yang dimiliki, baik sisi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) maupun anggaran.
“Kami dari Komisi II DPR RI, akan membantu Ombudsman agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Nanti kami lihat sejauhmana keterbatasan anggaran maupun SDM yang dimiliki Ombudsman,” ujarnya.
Dalam RDP ini, Fauzan juga mendorong agar Ombudsman lebih memaksimalkan pola saling kontrol secara internal, guna mencegah terjadinya penyimpangan. Para komisioner, diminta mematuhi mekanisme kontrol check and balances untuk mengawasi kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) agar penyimpangan bisa dideteksi lebih dini.
Fauzan mengatakan, untuk mencegah peyimpangan internal, penyalahgunaan wewenang, dan risiko operasi tangkap tangan (OTT) di tubuh Ombudsman, diperlukan mekaniseme saling kontrol (cross controlling) dan penguatan sistem pengawasan berlapis. Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman harus memiliki standar integritas lebih tinggi dari lembaga lain yang diawasi.
Integritas tinggi dan mekanisme saling kontrol (check and balances) di internal Ombudsman adalah kunci utama menjaga marwah lembaga pengawas pelayanan public ini tetap bersih dan terhindar dari tindak pidana korupsi, termasuk OTT. “Sebagai lembaga “supervisor” yang mengawasi instansi pemerintah, Ombudsman harus steril dari segala bentuk penyimpangan agar memiliki legitimasi moral yang kuat.” tegas Fauzan (END)
