Mataram, DS-Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata sering menghadapi berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan industri ini di NTB. Banyak tenaga kerja di sektor pariwisata yang masih memiliki keterampilan dan pengetahuan yang terbatas, terutama dalam hal pelayanan, bahasa asing, dan pemahaman budaya.
“Hal ini berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan, yang bisa mempengaruhi citra destinasi,” kata Pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, H.Abdus Syukur, Jumat (9/8)..
Ia mengatakan sertifikasi dan pelatihan yang memadai seringkali masih kurang tersedia atau belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pekerja di sektor pariwisata. “Tanpa sertifikasi, tenaga kerja mungkin tidak memiliki standar kompetensi yang diakui sehingga mengurangi kepercayaan dari wisatawan dan pelaku industri lainnya,” katanya.
Di beberapa daerah, lanjur Syukur, masih banyak pekerja di sektor pariwisata yang memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren terbaru dalam industri pariwisata.
Hal lain yang juga menjadi persoalan menyangkut kurangnya pemahaman tentang Pariwisata Berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan, kata Syukur, adalah konsep yang penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
“Namun, tidak semua SDM di sektor pariwisata memahami atau menerapkan prinsip-prinsip ini yang bisa berujung pada eksploitasi sumber daya alam dan budaya secara tidak bertanggung jawab,” katanya.
Syukur mengatakan tenaga kerja muda yang lebih memilih bekerja di luar daerah atau bahkan di luar negeri karena menganggap peluang karir di sektor pariwisata lokal tidak cukup menjanjikan. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja berkualitas di daerah wisata.
Di sisi lain, pembangunan pariwisata yang tidak merata menyebabkan ketimpangan dalam distribusi tenaga kerja berkualitas. Daerah-daerah tertentu misalnya, memiliki SDM yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Dampaknya adalah ketidakseimbangan dalam pengelolaan destinasi wisata.
Menurut Syukur, untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri pariwisata dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berkelanjutan.
“Hal ini penting untuk memastikan bahwa sektor pariwisata dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat,” ujarnya. ian
