MATARAM, DS-Sebagai daerah yang menjadikan sektor kepariwisataan salah satu andalan dalam membangkitkan perekonomian, idealnya ASN Dinas Pariwisata (Dispar) baik provinsi maupun kabupaten diisi 70 persen SDM dengan background pendidikan pariwisata. SDM tersebut mesti menjadi pemikir dalam konsep pengembangan industri tanpa asap ini secara berkelanjutan.
“Selama ini antara pemerintah dan swasta masih tidak sefrekwensi dalam membangun sektor pariwisata,” kata mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur, Ahmad Roji, Jumat (9/8).
Ia menilai dinas yang mengelola pariwisata belum diisi SDM yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagian besar pegawai dinas terkait yang bukan berlatarbelakang pariwisata. Akibatnya, kata Ahmad Roji, sangat langka pemikir-pemikir pariwisata di pemerintahan.
Menurut Ahmad Roji, satu frekwensi pemerintah dengan pelaku wisata bisa dicapai jika pemerintah dalam hal ini dinas terkait memiliki SDM dengan latarbelakang pariwisata. “Idealnya SDM institusi terkait itu 60 sampai 70 persen dengan latarbelakang pariwisata,” katanya.
Khususnya lulusan vokasi diakuinya banyak mengisi kesempatan di perhotelan, restoran maupun travel. Sedangkan SDM pemikir adalah keluaran sarjana yang bisa membangun konsep pariwisata ke depan bersama-sama dengan pelaku wisata.
Dampak yang timbul akibat langkanya SDM pariwisata di pemerintahan, kata dia, hasil yang dicapai tidak maksimal. Padahal, banyak event-event nasional maupun internasional lahir dari masyarakat yang bisa didorong pemerintah melalui SDM pariwisata tersebut.
FGD SDM PARIWISATA
Pengurus BPPD NTB, H. Abdus Syukur, sepakat perlunya pemerintah mengakomodir SDM dengan kualifikasi pendidikan pariwisata pada OPD terkait. Apalagi, sejumlah perguruan tinggi sudah menelorkan SDM nya tidak hanya D3 melainkan juga S1. Lulusan sarjana selain bisa mengisi sektor pemerintahan, pun sebagai pengajar di SMK yang belum memiliki tenaga dengan kualifikasi yang sesuai.
Syukur mengatakan dalam waktu dekat BPPD NTB akan menggelar FGD berkenaan dengan SDM pariwisata mengingat sektor ini sangat kaya potensi. Khususnya organisasi pelaku wisata seperti PHRI, HPI, Asita dan lain-lain, selalu merekrut SDM yang sesuai dengan bidang tugasnya. Karena itu, jika pemerintah merekrur SDM dengan kualifikasi paiwisata akan lebih mudah bersinergi.
Hal serupa.dikemukakan Divisi Program Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Asita NTB, Fahrurozi. Menurutnya, latarbelakang pendidikan ASN pariwisata penting agar pemerintah lebih memahami program yang mesti dijalankan, termasuk dalam membangun kolaborasi dengan para pelaku pariwisata.
NTB memiliki even nasional maupun internasional yang memerlukan konsep dan pemikiran tentang pariwisata berkelanjutan. Pemikiran yang matang dari pemerintah akan datang dari SDM pariwisata yang memahaminya.
Selama ini, kata Fahrurozi, visi pariwisata antara SDM pemerintah dan pelaku wisata belum satu akibat langkanya SDM pemerintah dengan kualifikasi pendidikan pariwisata. Ian
