Selong – Ratusan mahasiswa Aliansi Peduli Pariwisata yang berunjuk rasa di Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (20/01/2026), memprotes permasalahan tata kelola pariwisata di Lombok Timur
Aksi unjuk rasa awalnya berjalan tertib, namun kemudian terjadi aksi saling dorong dengan aparat keamanan.
Koordinator umum (Kordum) massa aksi Abdul Qadir Jaelani menyampaikan, saat ini kondisi tata kelola pariwisata di Lombok Timur sedang tidak baik-baik saja. Ia menuding pengelolaan pariwisata sarat dengan kepentingan politik.
“Kami menuntut restorasi soal pariwisata di Lombok Timur, itu yang menjadi yang utama. Karena kita melihat beberapa pekan terakhir ini muncul polemik soal beberapa objek wisata. Pariwisata di Lombok Timur secara terang-terangan telah dipolitisasi,”ucapnya.
Jaelani mengatakan, objek wisata seperti di Sunrise Land Lombok (SLL) di Labuhan Haji yang diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saat ini memunculkan konflik, begitu juga dengan kisruh yang ada saat ini di wisata Bale Mangrove. Ia menuding munculnya polemik tersebut didalangi oleh Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) dan Staf Khusus (stafsus) Bupati Bidang Pariwisata.
“Polemik di pariwisata Lombok Timur ini nggak hanya di SLL, tetapi di Bale Mangrove juga, kami menduga keterlibatan Kadispar dan stafsus menjadi aktor intelektualnya atas polemik yang terjadi saat ini,”ujarnya seraya menyebut Kepala Dinas Pariwisata saat ini tidak memiliki kompeten dalam pengembangan wisata di Lombok Timur dan mendesak Bupati untuk mencopot Kepala Dinas Pariwisata.
“Yang pertama khusus untuk stafsus pariwisata itu dia tidak berkompeten, begitu juga dengan Kadis Pariwisata. Sehingga kami mendesak Bupati Kadis dan juga stafsus pariwisata itu untuk dicopot,” tegas Jaelani.
Kepala Dinas Pariwisata, Widayat, merespon apa yang menjadi tuntutan massa aksi. Ia mengatakan, aksi tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian mahasiswa dalam pengembangan pariwisata di Lombok Timur.
“Terhadap adik-adik mahasiswa dengan dia datang ke Dispar berarti dia punya perhatian yang lebih terhadap pariwisata,”kata Widayat.
Namun demikian, lanjutnya, sebelum melakukan aksi unjuk rasa terlebih dahulu dilakukan diskusi dengan harapan bisa mengambil keputusan yang terbaik.
“Tetapi saya kepingin ada diskusi konstruktif sebelum dia ada mimbar bebas seperti ini. Seharusnya dia ambil data dulu ke kami, bukan ngambil dari satu arah. Sehingga begitu dia dapat dari kami baru kita cari solusi terbaik,” katanya.
Widayat menegaskan, pariwisata membutuhkan berita yang baik, supaya tidak mengganggu aktivitas wisata di Lombok Timur. “Yang jelas bahwa pariwisata tidak butuh berita jelek. Yang kami butuhkan adalah berita baik. sehingga tidak mengganggu vibes wisata di Lombok Timur,” ujarnya.
Sebelum berorasi di depan Kantor Bupati, massa aksi terlebih dahulu melakukan unjuk rasa di Kantor Dinas Pariwisata. Massa aksi membubarkan sekitar pukul 13.40 Wita, setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur menemui mereka. li
