Gubernur NTB Pastikan Warga Terdampak. Banjir di Nanga Wera Tertangani

banner 120x600

Bima, DS– Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal yang disapa Miq Iqbal, langsung turun ke lokasi banjir di Kecamatan Nanga Wera, Kabupaten Bima, untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian serta memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik.

Gubernur NTB langsung berinteraksi mendengarkan langsung keluhan serta mencari solusi yang tepat dalam mengatasi bencana banjir di Desa Nanga Wera.

“Saya memang datang khusus, untuk melihat daerah yang terdampak banjir, untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi yang bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Tugas kami sebagai pemimpin untuk memikirkan, agar kondisi ini tidak terulang lagi,” ungkapnya di Desa Nanga Wera, Sabtu (22/3/2025).

Didampingi jajaran pemerintah daerah lingkup Kabupaten Bima, BPBD NTB, unsur TNI-Polri serta tokoh masyarakat, selama berdiskusi dengan masyarakat Desa Nanga Wera, Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya langkah mitigasi bencana jangka panjang, agar kejadian serupa tidak berulang.

“Hadirnya saya disini untuk mendengarkan keluh kesah, masukan, serta saran dari bapak ibu terkait penanganan situasi pada saat ini. Banjir terus datang, apabila masalah di hulu belum kita selesaikan,” tandasnya.

Salah satu tokoh masyarakat, Ahmad yang terdampak banjir mengapresiasi kunjungan langsung gubernur yang memberikan semangat dan harapan. Dia bersyukur dan berterima kasih atas kunjungan langsung Gubernur NTB mendengarkan keluh kesah masyarakatnya di Kecamatan Wera, khususnya di Desa Nanga Wera.

Ahmad juga mengharapkan Gubernur NTB, bisa segera memproses sumber banjir yang melanda desa tersebut akibat pembalakan hutan milik negara seluas 106 hektar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dia bersama masyarakat setempat serta pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan penandatangan petisi untuk tidak ada lagi proses pembalakan hutan.

Selain itu, meminta Gubernur Iqbal membentuk pos penjagaan hutan dengan melibatkan Polisi Hutan, TNI dan Polri pafa tiap wilayah yang rawan terjadi penebangan liar di Kabupaten Bima.

“ Kami sudah melakukan petisi mulai dari rakyat ke bawah hingga kabupaten, sudah melakukan penandatangan petisi setelah kejadian di Wera. Tidak ada lagi proses pembalakan hutan serta meminta kepada Gubernur NTB membuat pos penjagaan di setiap hutan yang rawan illegal logging.” tegasnya. Kmf