Mataram, DS-Berdasarkan data BPS Maret 2024, angka kemiskinan di Provinsi NTB menjadi 12,91%, atau mengalami penurunan sebesar 0,94% dibandingkan maret 2023 yang sebesar 13,85%. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,04%, turun 0,6% dari 2,64% di tahun sebelumnya.
Pj Gubernur NTB, Hassanudin, mengemukakan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) TKPD Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota, bertempat di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (3/12/24). Rakor yang bertajuk “Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Menuju NTB tanpa Kemiskinan”, Pj Gubernur menyampaikan bahwa mengatasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem adalah tantangan besar yang membutuhkan sinergi dari seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, capaian ini masih di atas rata-rata nasional sebesar 9,03%. Oleh karena itu, kata dia, harus terus bekerja keras untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan bersama.
“Melalui forum ini, mari kita sama-sama rumuskan langkah-langkah konkret, inovatif, dan kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Hassanudin yang pernah menjabat sebagai Pj Sumut itu menyebutkan Pemerintah telah menggulirkan berbagai program dengan tiga strategi utama diantaranya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan.
Hassanudin mengingatkan upaya prioritas yang perlu dikedepankan meliputi profiling kemiskinan Provinsi NTB, penguatan koordinasi antara provinsi dengan kabupaten/kota, penajaman program kegiatan yang terintegrasi dalam SIPD, sehingga memastikan sasaran penerima manfaat tepat sasaran, Tagging alokasi anggaran dari APBD, APBN, dan sumber lainnya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala serta pelibatan multi pihak, termasuk mitra pembangunan dan organisasi masyarakat.
’’Saya percaya bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan adalah kunci untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di NTB. Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyelaraskan langkah, dan bekerja lebih keras demi mewujudkan NTB tanpa kemiskinan,’’ pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Drs. H. Iswandi, mengatakan 3 pilar utama yang dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB diantaranya, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan.
“Ketiga hal ini diharapkan seluruh OPD dan berkontribusi dan berperan, mudah-mudahan pada Rakor yang digelar ini semua OPD dapat mengambil bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Rakor ini merupakan momentum evaluasi dan monitoring terhadap program yang sudah berjalan selama tahun 2024, sebagai bahan untuk menyusun rancangan untuk program tahun 2025. Hadir kepala OPD lingkup Pemprov NTB, adapun Rakor diikuti oleh Kepala Bappeda Kabupaten/kota se-NTB sebagai Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan, stakholder kemiskinan dan tamu undangan lainnya.kmf
