Selong, DS-Kabupaten Lombok Timur yang bertengger pada posisi cukup tinggi dalam kasus perkawinan anak berkomitmen membalik keadaan menjadi nol perkawinan anak.
Hal itu nampak dari penandatanganan MoU, penyusunan aksi bersama dan penetapan tim koordinasi Berani II Lombok Timur Menuju Lombok Timur Nol Perkawinan Anak.
Acara yang berlangsung di kantor bupati setempat, Rabu (3/7), itu dihadiri Pj. Bupati Lombok Timur, HM. Juaini Taofik dan stakholder yang terdiri dari Ormas, LSM dan dunia usaha.
Pemkab Lotim melakukan penandatanganan MoU diantarannya dengan MUI, NWDI Lotim, Muhammadiyah Lotim, PC NU Lotim, Forum Pondok Pesantren Lotim, LPA. NTB, Yayasan Islamic Relief, Plan Internasional. Wahana Visi Indonesia, Lakpesdam NU Lotim, LPSDM, Telkomsel Wilayah NTB, Majelis Adat Sasak Paek Timuk, Forum Kades Lotim, dan Forum BPD Lotim.
Pj. Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik, dalam sambutannya mengatakan bersyukur menangani perkawinan anak berada dalam payung besar dengan keterlibatan banyak pihak. Ia mengakui kalau ada 100 perkawinan ada 21 perkawinan usia anak di Lombok Timur, itu angka yang besar.
“Kalau jalan jalan ke desa kita masih miris. Masih kita lihat usia kurang 19 tahun mengendong anak.Artinya kita belum bisa bilang perkawinan anak di Lombok Timur selesai, ” cetusnya.
Ia mengatakan penundaan perkawinan anak adalah top priority. Namun, kata dia, walau regulasi ada pencegahan yang efektif adalah penindakan yang efektif.
“Kalau ada perangkat desa emasilitasi perkawinan anak sekali waktu diberikan sanksi. Karena penindakan yang efektif itulah pencegahan sesungguhnya, ” katanya.
Sementara itu, Ketua LPA NTB, H. Sahan SH, dalam laporannya mengemukakan MoU yang ditandatangani bersama merupakan tindaklanjut dari Launching Berani II di Desa Lendang Nangka beberapa waktu lalu.
Sahan juga memaparkan posisi perkawinan anak di tiga Kabupaten yang menempati ranking tertinggi masing-masing 29,23 persen di Loteng. Lotim 21,09 persen dan 16,77 persen di KLU.
“Harapannya angka perkawinan anak bisa diturunkan, ” katanya. Ian
