JAKARTA — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih tiga apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kebijakan dan pelaksanaan program yang dinilai memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Tiga apresiasi tersebut mencakup bidang perumahan, pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Apresiasi itu diberikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis (17/9). NTB meraih Terbaik 1 kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah, serta Terbaik 2 kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan dan Terbaik 2 kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan apresiasi tersebut menjadi refleksi atas arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
“Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” ujar Gubernur.
Menurut Miq Iqbal, penilaian tersebut tidak semata-mata menggambarkan hasil akhir pembangunan, tetapi juga menunjukkan adanya kebijakan yang dinilai solid pada tiga isu tersebut.
“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” katanya.
Atas capaian tersebut, NTB juga memperoleh dukungan anggaran dengan total Rp9 miliar. Dukungan itu terdiri atas Rp6 miliar untuk program bedah rumah sebanyak 300 unit, serta masing-masing Rp1,5 miliar untuk bidang pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Pada sektor perumahan, Iqbal menjelaskan bahwa program bedah rumah diarahkan terutama kepada masyarakat di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Intervensi terhadap kualitas hunian ditempatkan sebagai salah satu bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan karena kondisi rumah menjadi salah satu persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem.
“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah. Karena itu yang menjadi sasaran kami,” jelasnya.
Sementara di bidang pendidikan, Pemprov NTB terus mendorong pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB, antara lain melalui pengembangan sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi lokal.
Pemerintah daerah juga menyiapkan kebijakan golden ticket untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Melalui kebijakan ini, kepala sekolah dengan kinerja terbaik didorong untuk bertugas di wilayah pelosok dengan dukungan insentif tambahan.
“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok,” kata Miq Iqbal.
Gubernur menegaskan bahwa apresiasi tersebut bukan tujuan akhir. Pengakuan pemerintah pusat justru menjadi dorongan agar kebijakan yang telah dirancang dapat diterjemahkan menjadi capaian yang konkret dan dirasakan masyarakat.
“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” ujarnya.
Miq Iqbal menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Program Desa Berdaya, khususnya yang menyasar desa dengan kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mendorong pengentasan kemiskinan.
“Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah,” katanya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan apresiasi pemerintah daerah diberikan antara lain untuk melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kemendagri juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri sebagai salah satu program prioritas pemerintah pusat.
“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.
Selain NTB di tingkat provinsi, sejumlah kabupaten/kota di NTB juga memperoleh apresiasi pada berbagai kategori. Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara tercatat meraih penghargaan dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, program pembangunan 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Rangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa apresiasi tidak hanya berada pada level provinsi, tetapi juga mencerminkan kinerja pemerintah daerah di berbagai jenjang dalam memperkuat pelayanan dasar. Bagi Pemprov NTB, pengakuan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan pada akhirnya harus diukur dari seberapa jauh kebijakan itu mampu memperbaiki kualitas hidup dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.kmf
