Mataram, DS – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi memulai langkah strategis dalam mewujudkan komitmen daerah menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2050. Komitmen ini ditegaskan dalam rapat awal kerjasama antara Pemprov NTB dan Institute for Essential Services Reform (IESR) yang berlangsung di Mataram, Kamis (4/6/2026).
Mengusung tema “Provinsi NTB Menuju Emisi Nol Bersih Tahun 2050”, pertemuan ini menjadi titik tolak penyusunan peta jalan transisi energi yang tidak hanya berfokus pada kelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi baru bagi daerah.
Gubernur Miq Iqbal dalam arahannya menekankan bahwa transisi energi harus dilihat dari sudut pandang ekonomi. Ia meyakini bahwa dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, NTB seharusnya mampu melepaskan diri dari ketergantungan bahan bakar fosil.
“Kita tidak hanya berbicara mengenai penurunan emisi, tetapi kita ingin melihat dari sisi potensi ekonominya. Secara logika, kita mampu hidup tanpa bergantung pada bahan bakar fosil,” tegas Gubernur.
Menurutnya, NTB memiliki keunggulan komparatif yang luar biasa, terutama dalam pemanfaatan energi surya. Radiasi matahari yang tinggi di wilayah NTB menjadi modal utama yang belum tergarap secara maksimal, bahkan di luar pemanfaatan panel surya konvensional.
“Satu sisi saya bangga, kita sudah menyampaikan komitmen kita. Sekarang saatnya kita mengukur potensi ini secara presisi dari kondisi nyata di lapangan,” tambahnya.
Senada dengan optimisme tersebut, Direktur Eksekutif/CEO dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa memaparkan urgensi percepatan transisi energi di NTB. Mengingat saat ini pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di NTB baru mencapai 67 MW, ia menekankan pentingnya akselerasi untuk mengejar target yang telah ditetapkan.
“NTB harus mencapai target 60 persen bauran energi terbarukan pada tahun 2030 mendatang,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut, Fadli memberikan perspektif yang cukup visioner terkait posisi geografis dan potensi sumber daya NTB. Jika potensi energi terbarukan ini digali dan dikelola secara mendalam, ia meyakini bahwa NTB—bersama dengan wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT)—memiliki peluang besar untuk tidak hanya mandiri secara energi, tetapi juga menjadi eksportir listrik hijau bagi daerah lain.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret bagi Pemprov NTB dan IESR dalam merumuskan kebijakan yang inklusif, sehingga target NZE 2050 bukan sekadar jargon, melainkan realitas yang membawa kemakmuran bagi masyarakat NTB. (adi)
