Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data melalui penyempurnaan rancangan Dashboard Eksekutif Provinsi NTB. Finalisasi rancangan tersebut dibahas dalam kegiatan Lokakarya Perumusan Rancangan Akhir Dashboard Eksekutif yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Rabu (19/8).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan Dashboard Eksekutif tidak sekadar menjadi media visualisasi data, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis bagi pimpinan daerah dalam melakukan pemantauan, evaluasi, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan kebijakan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan pada dasarnya bukan sekadar membangun aplikasi, melainkan mengubah cara kerja pemerintahan agar semakin bertumpu pada bukti, fakta, dan data.
“Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar membangun aplikasi, tetapi bagaimana kita melakukan perubahan dalam cara kerja pemerintah. Bagaimana pemerintah bertumpu pada intuisi menuju pemerintahan yang bertumpu pada bukti, fakta, dan data,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas pemerintahan tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan data sebagai dasar perumusan kebijakan dan pembangunan.
Karena itu, data harus dipandang sebagai salah satu aset strategis pemerintah yang mampu memperkuat pemanfaatan sumber daya lainnya, termasuk sumber daya manusia dan anggaran.
“Data harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, pengendalian pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi NTB terus mengembangkan platform NTB Satu Data sebagai implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Platform tersebut diarahkan menjadi sumber data resmi pemerintah daerah dengan penerapan prinsip standar data, metadata, kode referensi, interoperabilitas, serta satu sumber data resmi sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan.
Hingga saat ini, pengembangan NTB Satu Data terus dilakukan, termasuk melalui penataan dan harmonisasi data sektoral. Dari sebelumnya terdapat sekitar 1.961 dataset sektoral, dilakukan proses validasi dan penyederhanaan sehingga pada 2026 menjadi sekitar 921 jenis data yang diproduksi oleh 43 perangkat daerah.
Penataan tersebut dilakukan untuk menghindari duplikasi, perbedaan definisi, maupun kondisi ketika data memiliki judul berbeda tetapi substansi yang sama atau sebaliknya.
“Data yang kita miliki harus benar-benar berkualitas, jangan sampai ada data yang judulnya berbeda tetapi isinya sama, atau judulnya sama tetapi isinya berbeda. Ini yang sedang kita padukan dan validasi,” jelasnya.
Aka sapaan akrabnya juga menekankan pentingnya integrasi data antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, kualitas kebijakan akan semakin baik apabila data dapat dipertukarkan secara cepat, akurat, dan sesuai kewenangan masing-masing.
Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB juga terus mendorong integrasi NTB Satu Data dengan berbagai platform pemerintah, termasuk sistem yang dikelola pemerintah pusat. Integrasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga mulai dijajaki, di antaranya dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur.
Sementara itu, Pimpinan Program SKALA NTB, Anja Kusuma, menyampaikan bahwa lokakarya tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas bentuk Dashboard Eksekutif serta jenis data yang dibutuhkan oleh pimpinan daerah.
Menurutnya, rancangan Dashboard Eksekutif saat ini telah memasuki tahap akhir dan membutuhkan masukan dari seluruh pihak sebelum dipresentasikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah NTB.
“Dashboard ini kami analogikan seperti dashboard pada kendaraan. Data yang kompleks dan sebelumnya tersaji dalam laporan panjang perlu diubah menjadi informasi visual yang ringkas, sederhana, mudah dipahami, dan dapat dilihat dalam satu layar,” jelasnya.
Dalam lokakarya tersebut, peserta membahas kebutuhan data dan informasi pimpinan, unit yang bertanggung jawab memproduksi data, mekanisme produksi dan verifikasi data, serta alur pengelolaan data hingga dapat ditampilkan dalam Dashboard Eksekutif.
Dashboard Eksekutif NTB dirancang untuk menyajikan sejumlah informasi strategis daerah, antara lain indikator kinerja utama kepala daerah dan perangkat daerah, capaian target dan realisasi, tren kinerja, program dan penerima manfaat, program prioritas daerah, pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, pelaksanaan APBD, Program Strategis Nasional (PSN), serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Melalui dashboard tersebut, pimpinan daerah diharapkan dapat mengetahui secara cepat perkembangan kinerja perangkat daerah, pelaksanaan program, kondisi anggaran, tindak lanjut pengaduan masyarakat, hingga capaian pelayanan dasar.
Data program dan penerima manfaat juga akan diarahkan untuk menampilkan informasi mengenai sasaran, lokasi, jumlah penerima, bentuk intervensi, serta perkembangan dan hasil program. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi tumpang tindih program sekaligus memperkuat keterpaduan intervensi.
Integrasi lintas sektor menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan dashboard. Sebagai contoh, data penyandang disabilitas dari sektor sosial dapat dikaitkan dengan data pendidikan untuk membantu pemerintah menentukan kebutuhan fasilitas pendidikan yang lebih tepat sasaran.
“Keputusan pembangunan tidak cukup hanya berdasarkan data dari satu perangkat daerah. Kita perlu menggabungkan berbagai sumber data agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” ujar Aka.
Selain sebagai instrumen monitoring, Dashboard Eksekutif juga diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pimpinan dapat melihat perkembangan indikator secara berkala berdasarkan data yang terukur, sekaligus memberikan arahan atau melakukan evaluasi apabila terdapat program yang mengalami keterlambatan.
Dashboard juga diharapkan mendorong perubahan pola pelaporan pemerintahan, dari laporan konvensional yang bersifat administratif menuju pelaporan berbasis data aktual, terukur, dapat ditelusuri, dan diperbarui secara berkala.
Dengan integrasi tersebut, alur pengelolaan data diarahkan mulai dari perangkat daerah sebagai produsen data, kemudian melalui proses integrasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, dan pengelolaan dalam NTB Satu Data, sebelum disajikan melalui Dashboard Eksekutif kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.
Selanjutnya, informasi tersebut menjadi dasar bagi proses analisis, pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, penentuan intervensi, hingga pengukuran dampaknya terhadap masyarakat.
Pemerintah Provinsi NTB berharap pengembangan Dashboard Eksekutif dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin efektif, terintegrasi, responsif, dan berbasis data.
Dengan demikian, Dashboard Eksekutif tidak berhenti sebagai alat visualisasi informasi, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan berbasis data yang mampu mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan kebijakan pembangunan NTB semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kmf
