Selong, DS- Penjabat Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif tiga hari mendekati pemilihan calon kepala daerah (Pilkada) Gubernur-Wakil Gubernur NTB serta Bupati – Wakil Bupati di Lombok Timur, Sabtu (23/11).
Hal itu diutarakannya pada Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wagub NTB serta Bupati dan Wabup Lombok Timur tahun 2024 yang berlangsung di Selong.
Ia mengungkap bahwa penertiban APK menjadi hal krusial untuk mencegah ketegangan dan memastikan bahwa proses pemilihan berjalan aman, jujur dan adil.
KataJuaini, Rakor ini nantinya menjadi landasan semua pihak terkait dalam menjaga ketertiban dan keamanan Pilkada, khususnya di Kabupaten Lombok Timur.
“Rekan-rekan fokus saja pada tugas ini untuk mendukung kelancaran semua tahapan pilkada dalam waktu dekat ini,” imbaunya seraya berharap semua pihak sepakat untuk bekerjasama dan saling mendukung demi terwujudnya pemilihan yang bersih, adil, dan demokratis. Dengan demikian, Lombok Timur dapat melaksanakan Pilkada serentak yang sukses dan menjaga integritas serta keamanan selama proses pemilihan berlangsung.
Pj. Bupati juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan inklusif dalam proses penertiban APK pasca-kampanye. Ia berpandangan bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan masyarakat merasa tenang dan aturan dapat diimplementasikan dengan lancar.
“Semua APK memang harus sudah bersih dari pandangan umum supaya masyarakat betul-betul tenang setelah sekian puluh hari melaksanakan kampanye,” katanya.
Karena itu dalam penertiban APK ini, Ia mengimbau agar komunikasi yang efektif dan inklusi tetap terjalin antara KPU, Bawaslu dan penghubung masing-masing paslon kepala daerah.
Pemda juga telah melakukan langkah proaktif menghadapi potensi bencana hidrometeorologi saat Pilkada. Langkah tersebut sejalan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Pihak Pemda harus mendukung sebagaimana arahan Mendagri, terlebih lagi, Pj. salah satu tugasnya adalah memastikan penyelenggaraan pilkada berjalan lancar,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua KPU Lombok Timur, Ada Suci Makbullah, menyampaikan bahwa rakor bertujuan mendiskusikan untuk merumuskan kesepakatan penertiban APK secara mandiri yang dilakukan oleh paslon bersama timnya sebagai komitmen paslon terhadap proses demokrasi yang bersih dan beradab.
Namun, jika ada APK yang terlewatkan, KPU bersama pemerintah daerah siap membantu melalui berbagai instansi terkait, seperti BPBD, DLHK, Bakesbangpoldagri, SatPol PP, maupun TNI, dan Polri.
Hadir pada rakor tersebut KPU, Bawaslu, dan LO dari 3 Paslon Gubernur dan Wagub dan LO dari 5 Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur. *
