S-Ratusan anak-anak, remaja dan orangtua meruah di Kantor Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Senin (9/9).Mereka gembira menerIma pelayanan terintegrasi di desanya dalam menyikapi kerentanan yang dialami.
Gawe Gubuk Layanan Terintegrasi Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Bayan, yang diwarnai dengan pengukuhan Forum Anak Desa Bayan itu, dihadiri Bupati Djohan Sjamsu dan Wabup KLU Danny Karter Febrianto.
Selain menerima bantuan makanan tambahan dan sembako, anakanak dan para remaja juga menerima sosialisasi pencegahan perkawinan anak serta pelayanan pembuatan KTP elektronik.
Pelayanan dalam Gawe Gubuk diberikan OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, dan Dinas Pendidikan. Sejumlah NGO dan BUMN hadir hadir pula mengambil peran dalam Gawe Gubuk tersebut.
Kades Bayan, Satradi SP, mengatakan dengan modal rendah bisa menuntaskan berbagai persoalan di Lombok Utara. Disuport anggaran sebesar Rp 6 juta, Kades sangat senang beberapa masalah bisa selesai dan memberi manfaat bagi Desa. Bayan.
“Semoga Gawe Gubuk bisa berjalan bukan hanya di Desa Bayan. Karena program ini dananya Rp 6 juta namun bisa mengundang seluruh OPD, ” katanya senang dengan situasi Gawe Gubuk yang baru pertama kali digelar di desanya.
Pencegahan Perkawinan Anak
Gawe Gubuk di Desa Bayan merupakan bagian dari program Berani II LPA NTB didukung UNICEF dan Pemerintah Kanada yang fokus pada pencegahan perkawinan anak. Di KLU, program ini menyasar 5 desa masing-masing Bayan, Senaru, Sigar Penjalin, Sokong, dan Jenggala.
Terkait perkawinan anak, Satradi mengakui masih ada kasus tahun terakhir mencapai 21 kasus perkawinan anak.
“Stunting tinggi ternyata penyebab perkawinan anak. Ini tugas bersama, ” katanya.
Namun, Satradi menilai masyarakat masih memiliki cara memperhatikan anak yang berbeda dibanding hewan ternak berbeda. “Ternak tak pulang dicari tapi anak tak pulang dilupakan, ” ujarnya.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, H. Sahan SH, dalam kesempatan itu mengatakan KLU menempati ranking tiga besar kasus perkawinan anak di NTB.
“Sedangkan NTB menempati ranking tertinggi perkawinan anak nasional mencapai 17,32 persen. KLU 16,70 persen, ” ujarnya. .
Ia berharap KLU menuju nol perkawinan anak sehingga meminta pencegahan perkawinan anak dikampanyekan terus-menerus.
Progres KLU
Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, dalam sambutannya mengatakan belum lama diundang ke Jakarta dalam rangka Rakerda Stunting. Kata dia, salah satu penyebab stunting adalah perkawinan anak.
“Prosentase stunting KLU turun walau semula tertinggi di NTB. Sekarang ranking tiga. Target nasional 14 persen, kini 14,5 persen di KLU, ” ujarnya.
Bupati mengatakan perkawinan anak tidak hanya di KLU tetapi juga di berbagai daerah.
“Namun, ini adalah tugas kita semua. Di KLU masih banyak perkawinan anak yang harus segera disikapi, ” akunya.
Bupati Djohan menuturkan kemiskinan di KLU sudah turun menjadi 20 persen dari 43 persen. Semula daerah tertinggal satu satunya di NTB dan banyak gelar kurang manis lainnya. Tetapi semua itu pelan pelan diatasi. Karenanya, bupati yakin masalah perkawinan anak bisa diatasi.
“Tugas semua meningkatkan kondisi yang dianggap tidak bagus menjadi lebih baik. Sedikit sedikit kita tuntaskan termasuk perkawinan anak, ” kata Djohan. Ian
