Mataram, DS-Pertemuan pembentukan Satgas pencegahan perkawinan anak Provinsi NTB berlangsung di Fave Hotel Mataram, Rabu (12/6), diinisiasi Islamic Relief. Hadir sejumlah unsur pemerintah antara lain DP3AP2KB, Diskominfotik, Bappeda, Biro Hukum, Dikbud, Kemenag, dan sejumlah NGO seperti Islamic Relief, LPA. NTB dan Lakpesdam PW NU NTB.
Tugas Satgas memantau dan melakulan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD). Hasil evaluasi menjadi bahan rujukan dalam melakukan review RAD yang dilaksanakan perangkat daerah.
Sekretaris DP3AP2KB NTB, Yahya, menyebut 17,32 persen perkawinan anak sebagai angka tertinggi, sehingga perlu diikhtiarkan menuju nol perkawinan anak. Salah satunya melalui pembentulan Satgas sebagaimana amanat. Perda.
“Satgas tidak mungkin menurunkan angka itu. Karenanya perlu dirumuskan strategi baik sebagaimana strategi nasional. Fokus bagaimana rencana aksi daerah (RAD) bisa selaras dengan strategi nasional, ” kata Yahya.
Diana dari Islamic Relief mengemukakan adanya Satgas bisa menyatukan rasa dan fikiran agar anak anak Lombok merasakan perlindungan di sektor pendidikan dan sektor lainnya.
Struktur Satgas pencegahan perkawinan anak terdiri dari pengarah Gubernur NTB, Penanggung jawab Sekda NTB, Ketua Kepala DP2AP2KB NTB, disertai anggota. Kepengurusan Satgas mengakomodir pula LSM yang bergerak dalam bidang perlindungan anak.
Pembentukan lembaga ini diwarnai berbagai perdebatan terutama menyangkut Ketua Satgas yang akhirnya diamanahkan kepada Asisten 1 Setda NTB dengan sekretaris Kepala DP3AP3KB. Ian
