Mataram, DS-Rakor Satgas MBG Provinsi NTB digelar Kamis (23/4/2026) digelar di Aula Sangkareang Kantor Gubernur NTB. Rakor dibuka Sekda NTB H Abul Chair, dihadiri Asisten I Setdaprov NTB Fathul Gani selaku Ketua SatgasProv NTB. Rakor juga diikuti seluruh OPD terkait Pemprov NTB, Kasatgas Kabupaten/Kota se NTB, Koordinator MBG NTB dan dari unsur steakholder terkait lainnya.
Sekda NTB H Abul Chair kepada peserta Rakor mengingatkan untuk menjalankan mandat dan amanah dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam mencerdaskan, menyehatkan generasi penerus bangsa melalui program mulia pemerintah yakni Makanan Gizi Gratis (MBG) ini. Semua pihak harus mempunyai komitmen kuat untuk lebih memperhatikan generasi bangsa ke depan menjadi lebih baik.
“Jangan sampai kita terjangkit akan penyakit “Tau-Tau”, dimana kita alfa abai akan tugas dan kewajiban kita untuk menjadikan generasi kita ke depan menjadi generasi yang sehat, kuat dan bermental prima. Jangan sampai kita abai, tau-tau angka stunting kita masih tinggi, derajat kesehatan kita masih rendah, angka kemiskinan kita juga masih tinggi, derajat kesehatan generasi kita secara umum juga menjadi sorotan. Kita harus memberikan kontribusi, memberikan solusi untuk mengatasi hal-hal demikian,” tukasnya.
Ia menjabarkan perintah Alloh dalam Alquran untuk menjadi kewajiban semua manusia, kewajiban orangtua, kewajiban aparatur negara untuk tidak meninggalkan generasi dalam keadaan yang masih lemah. Namun takutlah kalian ketika meninggalkan generasi anda yang masih lemah, tanggungjawab moral untuk mencerdaskan dan menyehatkan generasi tertinggal dan diabaikan begitu saja.
“Karena itu sebagai aparatur negara yang dipercaya berada dalam struktur pemerintahan dimana Presiden Prabowo Subianto melalui program MBG nya diamanahkan untuk mencetak generasi-generasi bangsa Indonesia ke depan menjadi anak-anak yang produktif khususnya di NTB sangatlah tepat. Berharap ke depan tidak ditemukan lagi anak-anak mengalami kurang gizi, miskin secara ekonomi, miskin ilmu, lemah iman, lemah fisik dan lainnya. Tugas kita Bersama menjadikan generasi kita menjadi lebih baik, cerdas, tekun dan sehat ke depannya,” ujar Abu Chair.
Karena itu dalam pelaksanaannya tugas penting keberadaan Satgas baik ditingkat provinsi kabupaten/kota se NTB menjadi motivasi, memberikan penguatan terhadap eksistensi pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Bagaimana Satgas di kabupaten/kota juga bisa mengontrol, mengevaluasi pelaksanaanya di wilayah masing-masing dan berjalan dengan sebaik-baiknya.
Selain itu dalam pelaksanaan program MBG di lapangan juga harus tetap mempedomani aturan-aturan yang sudah digariskan, bagaimana tata kelola pelaksanaannya, penataan kelembagaan, standarisasi pelaksanaannya, SOP yang harus dipatuhi bersama.
“Artinya tak ada satupun yang dalam pelaksanaannya keluar dari SOP yang sudah ditentukan. Dengan mengikuti SOP yang sudah ada tentu saja akan lebih mudah dalam mengevaluasi, memonitoring dan menemukan solusinya secara memadai. Bukannya untuk mencari-cari kesalahan tapi sama-sama berkontribusi dan berkiprah nyata untuk membangun generasi bangsa kita. MBG ini menjadi ujung tombak mencetak sumberdaya manusia ke depan yang diharapkan menjadi lebih baik. Mengingat anggaran yang disiapkan pemerintah tidaklah kecil,” jelas Abu Chair.
Sekda Abul Chair juga menekankan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam pelaksanaan MBG disuplay dari NTB. Hal ini mengingat NTB kaya akan hasil-hasil produksi dari pertanian, peternakan maupun sumberdaya perikanan baik laut maupun darat. “Bisa dibayangkan dampaknya akan perputaran ekonomi tentu akan cukup tinggi bagi masyarakat NTB,” tutupnya.
Kepala Satgas MBG Provinsi NTB, H Fathul Gani sebelumnya melaporkan, Rakor MBG kali ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan kesamaan langkah dalam mensukseskan pelaksanaan program nasional di wilayah Nusa Tengara Barat. Persoalan-persoalan dan kendala-kendala di lapangan yang ditemukan untum segera dikoordinasikan dan dievaluasi agar pelaksanaannya bisa berjalan sebagaimana diharapkan.
Sekda pada Kabupaten/Kota selaku Kasatgas di wilayanya masing-masing kata Fathul Gani yang juga Asisten I Setdaprov NTB memiliki kewenangan penuh untuk mengelola pelaksanaan MBG yang tentunya mematuhi aturan yang sudah ditetapkan agar berjalan dengan sebaik-baiknya. “Pemprov NTB selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah akan terus mendorong Pemkab/Pemkot se NTB untuk memberikan sosialisasi dan memberikan kemamfaatan bagi penerima manfaat di masing-masing kabupaten/Kota.
Terpisah Fathul Gani yang sebelumnya Kasat Pol PP NTB ini menyebutkan, berdasarkan data terakhir, ada beberapa dapur yang sudah dibuka kembali, terutama yang telah memenuhi SLHS dan IPAL. Saat ini tersisa 126 dapur yang belum dibuka karena belum memenuhi dua syarat tersebut.
Terkait hal ini ia berharap agar ratusan dapur yang belum dibuka bisa menyelesaikan syarat tersebut pada April ini, sehingga bisa beroperasi kembali. Karena dampaknya ribuan penerima manfaat ikut diliburkan imbas penutupan dapur tersebut. “Penerima tidak menerima dan tidak dialihkan,” kata Gani yang juga Asisten I Setda NTB ini. (adi)
