Tuan Rumah GWP,  Wagub NTB Dorong Kolaborasi Global Lindungi Keanekaragaman Hayati 

LOMBOK BARAT – Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference Indonesia 2026 yang berlangsung pada 16–20 November 2026 di Hotel Sheraton Senggigi, Lombok Barat. Forum internasional ini mempertemukan lebih dari 100 peserta dan mitra dari 25 negara untuk memperkuat kolaborasi global dalam perlindungan satwa liar dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri atau Wagub Dinda, saat memberikan sambutan pembukaan, Senin (16/11), menyampaikan bahwa NTB tidak hanya memiliki kekayaan alam dan destinasi wisata yang mendunia, tetapi juga menyimpan keanekaragaman hayati yang menjadi aset penting bagi keberlanjutan ekosistem.

NTB memiliki tiga taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Tambora dan Taman Nasional Moyo Satonda. Selain itu, wilayah ini menjadi habitat berbagai satwa liar, mulai dari rusa timor sebagai fauna identitas Provinsi NTB, kijang, musang Rinjani, celepuk Rinjani, burung madu Lombok, kepodang kuning, hingga habitat hiu paus di Teluk Saleh, Sumbawa.

“NTB bukan sekadar gugusan pulau yang menawan, melainkan juga benteng perlindungan bagi keanekaragaman hayati yang sangat kaya,” ungkapnya.

Menurut Wagub Dinda, kekayaan ekologis tersebut menghadirkan tanggung jawab besar untuk memastikan perlindungan alam berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai tantangan konservasi saat ini semakin kompleks, mulai dari penurunan populasi satwa akibat perburuan dan perdagangan ilegal, penyusutan habitat alami, hingga meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar.

Karena itu, konservasi tidak dapat hanya mengandalkan regulasi dan aparat pemerintah. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat lokal, sektor swasta, lembaga internasional, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Pelestarian satwa liar hanya dapat berhasil apabila masyarakat di sekitarnya merasa memiliki, ikut melindungi dan mendapatkan manfaat kesejahteraan dari terjaganya ekosistem tersebut,” tegasnya.

Ia menambahkan, komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan NTB Makmur Mendunia yang menempatkan ekonomi hijau dan pariwisata berkualitas sebagai bagian dari fondasi pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi NTB berharap forum GWP 2026 dapat menjadi ruang pertukaran pengetahuan sekaligus menghasilkan langkah-langkah konkret dalam membangun hubungan harmonis antara manusia dan satwa liar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan RI, Dr. Dwi Januanto Nugroho, menyoroti semakin kompleksnya kejahatan terhadap satwa liar yang kini berkembang menjadi jaringan kriminal terorganisasi lintas negara.

Menurutnya, perdagangan ilegal satwa liar tidak lagi sebatas aktivitas pemburu atau pedagang lokal, tetapi telah melibatkan jaringan kejahatan yang berkaitan dengan korupsi, pemalsuan dokumen, hingga pencucian uang.

“Kejahatan terhadap satwa liar bukan hanya persoalan konservasi, tetapi juga merupakan tantangan dalam penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, perekonomian, dan kerja sama internasional,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Global Wildlife Program bukan sekadar program pendanaan, melainkan kemitraan global yang menghubungkan negara, lembaga, para ahli, dan mitra pembangunan untuk memperkuat kebijakan, kapasitas teknis, serta solusi nyata dalam perlindungan satwa liar.

Indonesia sendiri telah terlibat dalam berbagai tahapan program GWP melalui siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF), mulai dari GEF-6, GEF-7, hingga GEF-8.

Melalui program tersebut, pendekatan konservasi terus dikembangkan, mulai dari penguatan penegakan hukum dan koordinasi nasional, pengelolaan lanskap, perlindungan habitat, hingga penguatan mata pencaharian masyarakat secara berkelanjutan.

“Kami meyakini bahwa konservasi dan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Kita tidak dapat melindungi satwa liar tanpa melindungi habitatnya,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan United Nations Development Programme (UNDP) di Indonesia, Sara Ferrer Olivella, mengapresiasi kepemimpinan Kementerian Kehutanan RI serta kepercayaan Pemerintah Indonesia terhadap UNDP dalam mendukung program konservasi melalui tiga siklus GEF secara berkelanjutan.

Ia juga mengapresiasi dukungan Global Environment Facility dan kepemimpinan World Bank Group dalam mengoordinasikan kemitraan global serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan antarnegara.

Menurut Sara, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa upaya konservasi harus berkembang melampaui pendekatan penegakan hukum semata. Perlindungan habitat, penguatan ekonomi masyarakat, kesetaraan gender, dan keterlibatan sektor swasta merupakan bagian penting dari keberhasilan konservasi.

“Penegakan hukum tetap menjadi elemen yang sangat penting. Namun, penegakan hukum saja tidaklah cukup,” ujarnya.

Sara memaparkan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama dalam penguatan program konservasi global.

Pertama, konservasi harus melihat tantangan secara menyeluruh, tidak hanya menangani ancaman individual, tetapi juga memperkuat pengelolaan lanskap, tata kelola lintas sektor, dan perlindungan ekosistem.

Kedua, konservasi harus menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dengan melibatkan masyarakat lokal, penjaga hutan, kelompok patroli, serta memberikan ruang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dan mengambil peran kepemimpinan.

“Perempuan bukan sekadar penerima manfaat dari program konservasi, melainkan juga pemimpin aktif, penggerak perubahan, serta mitra penting dalam upaya melindungi alam,” katanya.

Ketiga, konservasi membutuhkan kemitraan, kelembagaan, dan investasi yang kuat, termasuk keterlibatan sektor swasta serta dukungan pembiayaan jangka panjang agar program tetap berkelanjutan setelah proyek berakhir.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan perlindungan sosial dan lingkungan, kesetaraan gender, keterlibatan masyarakat, serta kemitraan sebagai fondasi sejak tahap perencanaan proyek, bukan sekadar persyaratan administratif.

Melalui penyelenggaraan GWP Annual Conference 2026 di NTB, diharapkan terbangun komitmen dan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan konservasi satwa liar.

Bagi NTB, forum internasional ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan keanekaragaman hayati daerah serta memperkuat posisi NTB sebagai salah satu wilayah strategis dalam pengembangan ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan.kmf

Exit mobile version