Selong, DS- Ribuan Honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (20/01/2024). Mereka menuntut diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Massa jalan kaki dari Taman Rinjani Kota Selong menuju Kantor Bupati Lombok Timur dengan membawa spanduk dan pamplet berisi protes. Sepanjang perjalanan, ribuan honorer dari berbagai instansi pemerintah mengumandangkan sholawat badar dan berorasi menuntut pemerintah mengangkat mereka sebagai PPPK.
“Kita menuntut untuk diangkat sebagai PPPK tanpa kecuali. Harga mati harus menjadi PPPK untuk tahun ini, ” teriak perwakilan para honorer, Sapowan.
Setelah melakukan longmarch dan orasi, massa honorer kemudian diterima Pj Bupati Lombok Timur HM Juani Taofik, Plh. Sekda Lombok Timur Hasni dan Kepala BPSDM Lombok Timur, Mugni.
Di depan para pejabat itu, para honorer kembali mempertanyakan kejelasan status mereka setelah tidak lolos mengikuti seleksi PPPK. Karena itu, mereka mendesak pemerintah memberikan kepastian agar mereka bisa diakomodir sebagai PPPK penuh sehingga kesejahteraan para honorer meningkat.
“Sekarang ini, gaji honorer kalah dengan insentif kader posyandu yang dianggarkan desa, masa pemerintah tidak bisa, ” ucap salah seorang honorer yang bertugas di PKM Jerowaru seraya eminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan mereka dan diakomodir sebagai PPPK.
Sementara itu, Pj Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik memastikan Non ASN yang tidak lolos seleksi PPPK akan menjadi PPPK paruh waktu dengan syarat mereka sudah terdaftar di data base BKN. Nantinya, mereka akan mendapat Nomor Induk PPPK, tapi gajinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Penataan ASN ini menjadi ranah Pusat, kita hanya melaksanakan. Sebenarnya, tidak ada lagi yang diperdebatkan. Pemerintah Pusat sudah sangat akomodatif terutama soal kepastian, ” ujarnya.
” Kan tidak ada seleksi lagi. Tapi kalau datanya sudah terkunci, berapa Non ASN yang akan diselesaikan. Semuanya akan masuk PPPK paruh waktu, ” sambung Taofik.
Proses pengusulannya, lanjutnya, nanti dilakukan oleh Kepala Daerah ke Menpan RB RI.
Kabupaten Lombok Timur sendiri masuk 7 besar kabupaten terbanyak tenaga Non ASN atau honorer. Setelah seleksi PPPK, sekarang sisanya mencapai 9.500 lebih. Mereka tersebar di berbagai instansi pemerintah.li
