Berlangsung Hangat, LPA Kalsel Kaji Tiru ke LPA NTB

Pengurus LPA Kalsel berdialog dengan pengurus LPA. NTB
banner 120x600

Mataram, DS- Lembaga Perlindungan Anak Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan bertajuk “Kaji Tiru” ke LPA NTB, Jumat (11/10). Acara berlangsung hangat diwarnai bagi pengalaman.

Rombongan yang terdiri dari 18 orang pengurus dipimpin Dr. Nurhikmah didampingi Ketua Pembina Dr. H. Karyono Ibnu Akhmad dan pengurus lain, disambut H. Sahan SH selalu Ketua LPA NTB beserta pengurus lain.

Rombongan LPA Kalsel berfoto bersama di depan Kantor LPA NTB.

Dalam pertemuan itu Sahan menuturkan sejarah terbentuknya LPA NTB sejak tahun 1998 dan dikukuhkan berdasarkan SK Gubernur. Berbagai kegiatan sudah dilakukan seperti penanganan kasus kekerasan terhadap anak di NTB termasuk pemenuhan adminduk.

Selain itu, pencegahan perkawinan anak yang terjadi di NTB tahun 2023 sekira 17,32 persen, mmenjadi salah satu program. Pasalnya, NTB menempati ranking tinggi secara nasional sehingga  LPA melakukan peran dalam berbagai program untuk menekan kasus tersebut.

Ketua LPA Kalsel, Nurhikmah, mengemukakan kedatangan ke NTB untuk belajar manajemen pengelolaan.

“LPA Kalsel sendiri dibentuk tahun 1999,” katanya seraya menyebut usia itu setahun lebih muda dari NTB.

Menurut Nurhikmah, kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan data, kajian hak anak dan hak sipil anak khususnya yang berada di daerah terpencil di Hulu Sungai Selatan tahun 2007.

“Anak anak tak memiliki akta lahir karena orang tuanya melakukan perkawinan tidak tercatat, ” ujarnya.

Ia mengatakan tahun 2011 Kalsel pernah jadi nomor satu di Indonesia dalam kasus perkawinan anak. Namun 2019 berhasil ke luar dari ranking teratas.

“Dalam beberapa kegiatan kita dilibatkan dalam pembuatan Perda dan Perbup. Kita juga turut berpartisipasi memberi kontribusi terhadap kebijakan hak anak, ” ujar Nurhikmah.

Dalam diskusi Nurhikmah mengaku tertarik mempelajari upaya LPA NTB dalam membangun jejaring luar negeri dalam menjalankan program.

Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, menuturkan faktor kedekatan dan jejak kerja yang serius menjadi salah satu yang diperhitungkan dalam kerjasama.

“Pihak mitra juga memperhatikan pula kolaborasi lembaga dengan pemerintah, ” ujarnya. Ian