Implementasi Kebijakan Penghapusan Sunat Perempuan di NTB

Mataram, DS-Pertemuan konsolidasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) NTB dengan IBI kabupaten/kota untuk mengimplementasikan kebijakan penghapusan praktik sunat perempuan/FGM, berlangsung Rabu (17/11), di Lombok Raya.

Acara yang difasilitasi LPA NTB menghadirkan narasumber Ketua IBI NTB, Hj. Rochliana dan Kabid Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Lanjutan Dinkes NTB, Badaruddin, mewakili Kadis Kesehatan NTB.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Sukran Hasan, dalam sambutannya mengatakan konsolidasi itu menjadi bagian dari kegiatan pendampingan penghapusan sunat perempuan di Desa Lendang Nangka dan Desa Aiq Dewa, Kabupaten Lombok Timur yang berakhir Desember tahun lalu.

Namun, kata dia, semua yang sudah dilakukan itu masih perlu penguatan. Pihaknya pun bersama IBI NTB sudah melakukan kerjasama melalui pembentukan Satgas Merak di Desa Lendang Nangka Utara dalam mengantisipasi nikah dini dan sunat perempuan.

PKS tersebut mengadvokasi penghapusan sunat perempuan melibatkan. PKK, LPA dan IBi. Lembaga-lembaga ini dinilai merupakan organisasi strategis yang koor kerjanya hampir sama dan terkonsetrasi di desa.

“Kader posyandu dibimbing bidan desa melakukan sosialisasi hingga dukun sunat perempuan berhenti melakukan praktik sunat perempuan di Lendang Nangka, ” katanya.

Menurutnya, belum lama ini Kementerian PPA dan UNICEF mengundang LPA NTB dalam sebuah pertemuan yang kini ditindaklanjuti dengan pertemuan konsolidasi dan uji coba melibafkan seluruh organisasi perempuan seperti GOW, PKK dan organisasi perempuan berbasis agama.

Dalam konsoludasi mengemuka penegasan penghaousan sunat perempuan karena berbagai dampak bagi kesehatan reproduksi. Namun,.di sisi lain NTB masih meempati 10 besar kasus sunat perempuan. Ian

Exit mobile version