Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Kepala Dinas Kominfotik sekaligus Juru Bicara Pemprov, Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., memberikan klarifikasi resmi terkait polemik penetapan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB periode 2026–2029.
Menanggapi informasi yang menyebut rapat pleno penetapan hanya dihadiri tiga orang sehingga dinilai tidak kuorum, Ahsanul Khalik merujuk pada dokumen resmi DPRD NTB. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1058/Komisi I/DPRD/NTB/2026 tertanggal 10 November 2026, tercantum tujuh tanda tangan yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan empat anggota Komisi I DPRD NTB.
“Dengan demikian, informasi mengenai kehadiran dalam forum tersebut perlu dilihat secara utuh dengan merujuk pada dokumen resmi yang ada, bukan semata-mata berdasarkan informasi yang menyebutkan bahwa hanya tiga orang yang hadir,” kata Ahsanul Khalik dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Terkait keabsahan pengambilan keputusan dan pemenuhan kuorum, Pemprov NTB menegaskan hal itu merupakan ranah internal DPRD yang berpedoman pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 12 Tahun 2018. Pemprov menghormati penuh mekanisme kelembagaan DPRD dan tidak berada dalam posisi untuk mengintervensi proses tersebut.
Menjawab sorotan mengenai adanya calon terpilih yang diduga masih aktif di partai politik maupun berstatus mantan calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024, Ahsanul Khalik menjelaskan bahwa sejak awal seleksi, DPRD telah membuka ruang uji publik bagi masyarakat. Selain itu, seluruh peserta telah menandatangani surat pernyataan bermeterai Rp 10.000 yang menyatakan tidak menjadi anggota partai politik.
Mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, anggota KPI memang disyaratkan bukan anggota legislatif dan bersifat nonpartisan. Namun, regulasi tersebut tidak secara eksplisit melarang seseorang yang pernah mencalonkan diri pada masa lalu.
“Ada perbedaan antara pernah menjadi calon legislatif, sedang menjabat sebagai anggota legislatif, dan masih menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ketiganya merupakan status yang berbeda secara hukum,” jelas Ahsanul Khalik.
Menurutnya, poin utama dalam syarat nonpartisan adalah keterikatan aktif dengan partai politik saat ini. Apabila seseorang telah mengakhiri keanggotaan maupun kepengurusannya di partai politik, riwayat pencalonan pada pemilu sebelumnya tidak otomatis menggugurkan syarat yang bersangkutan. Kebenaran surat pernyataan tersebut tetap menjadi tanggung jawab masing-masing calon dan dapat diverifikasi apabila ditemukan bukti yang relevan.
“Oleh karena itu, kita perlu menempatkan persoalan ini berdasarkan fakta, status hukum, dan ketentuan regulasi yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan riwayat politik seseorang pada masa lalu,” ujarnya.
Pemprov NTB selanjutnya akan memproses hasil pemilihan yang telah disampaikan DPRD kepada Gubernur secara administratif sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan harapan Komisioner KPID NTB periode 2026–2029 diisi oleh figur berintegritas dan profesional. (*
