Mataram, DS-Provinsi NTB masuk 10 Besar Nasional (68,7%) dengan kasus sunat perempuan berdasarkan data Kemenkes RI (Nov 2024). P2GP atau sunat perempuan umumnya dilakukan saat anak masih bayi (sekitar hari ke-7 setelah lahir) oleh dukun bayi maupun tenaga kesehatan.
Hal itu dikemukakan Kabid Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Lanjutan Dinkes NTB, Badaruddin, dalam Pertemuan konsolidasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) NTB dengan IBI kabupaten/kota untuk implementasi kebijakan penghapusan praktik sunat perempuan/FGM, Rabu (17/11), di Hotel Lombok Raya Mataram.
Badaruddin mengatakan sekira 49 % anak perempuan usia 0–14 tahun di Indonesia pernah disunat. Sebanyak 8 dari 10 kasus sunat perempuan itu direkomendasikan oleh orang tua sendiri.
Ia mengemukakan tahun 2030 target SDGs 5.3: adalah menghapus semua praktik berbahaya terhadap anak perempuan
Menyampaikan materi “Target SDGs 5.3: hapus semua praktik berbahaya terhadap anak perempuan”, Kepala Bidang PKPKL Dinas Kesehatan Provinsi NTB itu memaparkan berdasarkan Permenkes NO. 6 Tahun 2014, sunat perempuan bukan tindakan kedokteran: tidak berdasarkan indikasi medis dan tidak terbukti bermanfaat.
“Temuan di Indonesia Sekitar 75% kasus yang diobservasi melibatkan pemotongan jaringan genital, bukan sekadar simbolis,” katanya.
Ia menguraikan beberapa tipe sunat perempuan yang terjadi dari tipe I – Klitoridektomi hingga tipe yang tindakannya sampai menusuk dan membakar jaringan genital.
Menurut Badaruddin, sunat perempuan secara jangka pendek maupun jangka panjang tidak ada manfaatnya. Bahkan menimbulkan berbagai gangguan seperti nyeri hebat, pendarahan, pembengkakan jaringan hingga keputihan dan infeksi berulang.
Karena itu, Pemerintah mulai menurunkan ancaman sanksi melalui UU 35/2014. Ada ancaman penjara bagi nakes maupun orangtua yang meminta anak perempuannya disunat. Ian














