Pemkab Lotim Teken NPHD, Akses Masyarakat Terdampak Bencana Akan Membaik

banner 120x600

Selong-Akses masyarakat di sejumlah wilayah terdampak bencana di Lombok Timur dalam waktu dekat dipastikan akan segera membaik. Pasalnya, naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2026 telah diteken antara Pemerintah Pusat dan Pemkab Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, usai melakukan penandatanganan menyampaikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah infrastruktur tersebut sudah lama ditunggu masyarakat.

Bupati mengakui Lombok Timur. memiliki banyak jembatan yang putus dikarenakan bencana alam., Semula sempat tertunda karena terjadi bencana di Aceh dan Sumatera, menyusul bencana di NTT. “Alhamdulillah beberapa minggu kemarin saya diundang ke Jakarta untuk menandatangani RKA,” ulasnya lebih lanjut.

Sesuai dokumen perjanjian, dana hibah sebesar Rp 11,377 miliar lebih tersebut akan dimanfaatkan untuk rekonstruksi Jembatan Apitaik-Teko kecamatan Pringgabaya (Rp 5,3 miliar), rekonstruksi Jembatan Ulem-ulem Desa Tetebatu Kecamatan Sikur (Rp 3,7 miliar), rekonstruksi Jembatan Barang Panas-Jeruk Manis Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur (Rp 2,5 miliar), dan Rehabilitasi SMPN SATAP 01 Montong Gading Desa Perian, Kecamatan Sikur.

Sementara itu sejumlah jembatan lainnya yang masih belum ditangani ditegaskan Bupati akan segera diajukan untuk dapat ditangani BNPB. Termasuk pula aspirasi masyarakat yang berasal dari DPRD.

Menyinggung keberadaan jembatan bailey yang ada di Perigi akan menjadi aset Pemda Lombok Timur untuk menangani bila ada jembatan rusak, sebelum ditangani secara permanen.

Sekda Lombok Timur, sekaligus Kepala BPBD H. Muhamamd Juaini Taofik menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan dimulai pada 2027 karena dana hibah tersebut akan disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD).

Penandatanganan NPHD ini dilaksanakan pada Senin (16/11) di Ruang Rapat Bupati disaksikan Kepala Pelaksana BPBD, Kepala BPKAD, dan Kepala Bappeda Lombok Timur. Sebelumnya pada 5 November lalu Bupati telah menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Jakarta