Pariwisata di Tanah Air Ternyata Sudah Sejak Zaman Majapahit

Mataram, DS-Pariwisata di Tanah Air sudah terjadi sejak zaman Majapahit ketika para raja melakukan sebuah perjalanan sampai berbulan bulan.

“Tapi kita tak menyebut pariwisata. Padahal omzet pariwisata sudah ada, ” katanya pada Annual International Seminar on “Regenerative Tourism” STP Mataram, Kamis (28/8).

Seminar internasional itu menghadirkan para pakar dalam dan luar negeri seperti Prof. Darma Putra. Pun hadir sejumlah narasumber pakar pariwisata STP Mataram di antaranya Dr. Sri Susanty dan Dr. I Putu Gede.

Prof. Suyasa mengurai perjalanan pariwisata dengan berbagai cirinya. Di Bali misalnya, kata dia, dahulu pariwisata seperti objek tontonan. Para warga setempat yang memiliki keahlian tidak dibayar namun sekaligus tidak menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi.

“Praktek ini mengubah budaya lokal tradisi dan bahkan manusia menjadi komoditi atau objek tontonan untuk dinikmati turis, ” kata Suyasa. “Alih-alih menghormatinya sebagai warisan hidup, ” lanjutnya.

Keuntungan dari pariwisata seringkali mengalir ke pemilik modal besar, biasanya perusahaan asing atau elit lokal bukan kepada komunitas lokal yang tanah dan budayanya di eksploitasi.

“ini adalah bentuk neokolonialisme ekonomi,” katanya

Praktik kolonial yang lain adalah dominasi bahasa dan nilai dimana bahasa inggris menjadi standar dan nilai-nilai wisatawan seperti kenyamanan efisiensi sering diutamakan di atas nilai-nilai dan ritme kehidupan lokal.

“Wisatawan dari Tiongkok yang ke Bali misalnya, sejak dari Tiongkok menggunakan pesawat Tiongkok kemudian di Bali menggunakan bus milik orang Tiongkok dan masuk hotel, restoran sampai dengan guide dan tempat untuk membeli souvenir itu milik orang Tiongkok, ” paparnya.

Hal itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam pariwisata merupakan peninggalan kolonial karena banyak sumber-sumber ekonomi dalam pariwisata itu justru dipraktekkan dengan cara-cara kolonial.

Ia menuturkan pada tahun 1930-an sebetulnya sudah terjadi eksploitasi. Sebutlah penari Ni Polok yang dieksploitasi oleh Le Mayuer. Pelukis Le Mayuer ini kemudian menjual kemana-mana karyanya lukisannya setelah meminta Ni Polok yang kemudian menjadi istrinya berpose sesuai keinginannya.

Contoh kekinian, lanjut Prof. Suyasa, yakni pada gelar tari Cak untuk pariwisata. Jika tidak untuk pariwisata, pertunjukan sebenarnya bisa sampai 2 jam tapi dipersingkat menjadi 30 menit karena pariwisata.

“Bukankah itu sebuah pemerkosaan pariwisata. Ini sebenarnya kita perlu belajar apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita selama ini, misalnya daerah-daerah yang mau mengembangkan pariwisata harus belajar dari kelemahan-kelemahan yang terjadi selama ini,” urainya.

DEKOLONISASI PARIWISATA
Suyasa mengemukakan perlunya perubahan mindset melalui proses dekolonisasi, baru melalukan regenerative pariwisata.

Menurutnya, dekolonisasi utama dalam pariwisata dimensi utamanya pada narasi, yaitu memindahkan kendali cerita ke masyarakat lokal untuk mendefinisikan keaslian budaya.

Dalam dekolonisasi ekonomi memastikan manfaat pariwisata benar-benar dirasakan komunitas tanpa bocoran keuntungan ke perusahaan asing.

“Kemudian dekolonisasi budaya menghormati pengetahuan lokal dan menghentikan komodifikasi budaya dan dekolonisasi relasi kuasa mengubah hubungan tuan rumah tamu menjadi setara dan saling menghormati, ” ujarnya.

Lanjut dia, dalam dekolonisasi, pemilik pariwisata berada pada posisi setara dengan wisatawan. Ian

Exit mobile version