Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Berbagai kegiatan internasional, pertumbuhan investasi, dan meningkatnya aktivitas wisata memperkuat posisi NTB sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia. Namun, di balik berbagai capaian tersebut, terdapat pertanyaan yang perlu mendapat perhatian serius: sejauh mana pertumbuhan pariwisata benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal?
Pertanyaan ini penting karena pertumbuhan pariwisata tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan manfaat ekonomi. Sebuah destinasi dapat semakin ramai, sementara pelaku usaha kecil belum tentu menikmati pertumbuhan yang sama. Karena itu, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak cukup diukur melalui jumlah kunjungan wisatawan atau besarnya investasi, tetapi juga melalui kemampuan sektor tersebut menciptakan pendapatan dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB memperlihatkan dinamika yang menarik. Pada Agustus 2026, tingkat penghunian kamar hotel berbintang mencapai 51,79 persen, meningkat 3,00 poin dibandingkan Agustus 2025. Sebaliknya, tingkat hunian hotel nonbintang dan akomodasi lainnya hanya mencapai 32,04 persen, turun 6,18 poin secara tahunan. Rata-rata lama menginap tamu hotel berbintang tercatat 2,02 hari, sedangkan hotel nonbintang 1,61 hari.
Perbedaan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya ketimpangan pendapatan. Struktur pasar, jumlah kamar, lokasi, dan preferensi wisatawan turut memengaruhi tingkat hunian. Namun, kondisi ini cukup menjadi alasan untuk mengevaluasi apakah pengembangan pariwisata telah memberikan kesempatan yang memadai bagi seluruh segmen usaha, termasuk penginapan kecil dan usaha akomodasi masyarakat.
Momentum MotoGP Mandalika 2026 semakin memperlihatkan besarnya potensi ekonomi pariwisata NTB. ITDC melaporkan sebanyak 157.875 pengunjung menghadiri kegiatan pada 9–11 Oktober 2026. Berdasarkan kajian LETMI Institut Teknologi Bandung, estimasi dampak ekonominya mencapai Rp5,2 triliun.
Angka tersebut tentu menggembirakan. Namun, penting dipahami bahwa dampak ekonomi tidak sama dengan keuntungan yang langsung diterima masyarakat. Dalam laporan yang sama, estimasi pengeluaran langsung pengunjung mencapai sekitar Rp1,35 triliun, sedangkan nilai Rp5,2 triliun mencakup dampak lanjutan melalui perhitungan pengganda ekonomi.
Di sinilah evaluasi kebijakan menjadi penting. Berapa besar transaksi yang benar-benar diterima UMKM lokal? Berapa banyak tenaga kerja NTB memperoleh tambahan pendapatan? Seberapa besar pengeluaran wisatawan terserap oleh produk dan jasa yang dihasilkan masyarakat setempat? Pertanyaan tersebut diperlukan agar nilai dampak ekonomi tidak berhenti sebagai angka besar dalam laporan kegiatan.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan kebocoran ekonomi pariwisata, yaitu ketika sebagian pengeluaran wisatawan mengalir ke luar daerah melalui pembelian barang dan jasa dari wilayah lain. Kondisi ini dapat terjadi ketika industri pariwisata belum memiliki keterhubungan yang kuat dengan sektor produksi lokal.
NTB sebenarnya memiliki peluang besar untuk memperkuat keterkaitan tersebut. Hotel dan restoran dapat menjadi pasar bagi petani, peternak, nelayan, pengrajin, serta pelaku industri makanan lokal. Namun, peluang tersebut membutuhkan dukungan nyata, mulai dari peningkatan kualitas produk, kepastian pasokan, standardisasi, hingga kemudahan akses pasar.
Pemerintah daerah perlu mendorong kemitraan yang lebih terstruktur antara industri pariwisata dan produsen lokal. Misalnya, melalui fasilitasi kontrak pasokan antara hotel dengan kelompok tani, koperasi, atau UMKM. Pendekatan ini berpotensi memperluas manfaat ekonomi pariwisata sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha masyarakat.
Aspek kesejahteraan juga tidak dapat diabaikan. BPS mencatat tingkat kemiskinan NTB pada Maret 2026 sebesar 11,17 persen atau sekitar 628,50 ribu penduduk. Angka tersebut memang tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pembangunan pariwisata gagal, mengingat kemiskinan dipengaruhi berbagai sektor. Namun, kondisi tersebut mengingatkan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang semakin luas.
Sudah saatnya arah kebijakan pariwisata NTB memberikan perhatian lebih besar pada kualitas pertumbuhan. Setidaknya terdapat tiga agenda yang perlu diperkuat.
Pertama, pemerintah perlu mengembangkan indikator keberhasilan pariwisata yang tidak hanya mengukur kunjungan dan tingkat hunian, tetapi juga pendapatan pelaku usaha lokal, penyerapan tenaga kerja, pengeluaran wisatawan, serta distribusi manfaat antardaerah.
Kedua, penyelenggaraan kegiatan internasional perlu disertai evaluasi ekonomi yang lebih transparan. Pemerintah dan penyelenggara dapat melaporkan keterlibatan UMKM, nilai transaksi produk lokal, penciptaan pekerjaan, serta manfaat ekonomi setelah kegiatan berakhir. Jika menggunakan dukungan anggaran publik, evaluasi juga perlu mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan.
Ketiga, pengembangan pariwisata harus memperluas kesempatan ekonomi hingga ke wilayah yang belum menjadi pusat pertumbuhan. Potensi wisata Pulau Sumbawa, misalnya, memerlukan perhatian melalui penguatan aksesibilitas, kualitas sumber daya manusia, promosi, dan dukungan usaha lokal.
Tentu saja, investasi besar dan kegiatan internasional tetap penting bagi daya saing pariwisata NTB. Keduanya dapat membuka pasar, meningkatkan citra destinasi, dan menggerakkan aktivitas ekonomi. Namun, manfaat tersebut akan lebih berkelanjutan apabila diikuti penguatan kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam rantai nilai pariwisata.
Pada akhirnya, tantangan terbesar pariwisata NTB bukan sekadar mendatangkan lebih banyak wisatawan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata.
Pariwisata yang berhasil bukan hanya yang mampu menarik perhatian dunia, tetapi juga yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebab, ukuran kemajuan pariwisata tidak berhenti pada berapa banyak wisatawan datang, melainkan juga pada siapa yang memperoleh manfaat ketika mereka pulang.
