Ada satu hal yang menjadi bahan renungan Ali BD hingga sekarang, yakni kehadiran pemerintah dalam program bantuan sosial (bansos) yang tidak pernah selesai. Sejak era Soeharto, bansos sudah digulirkan bahkan hingga era Prabowo sebagai presiden ke 8. Bansos tetap ada dengan berbagai nama namun nyaris tidak mengubah kondisi masyarakat sasaran.
Keheranannya itu tidak hilang karena mereka yang diberi bantuan terus menerua muncul menjadi bagian yang ingin selalu diberi. Sering kali terjadi salah sasaran sebagai cara mengeduk keuntungan terutama di tingkat desa.
“Belum ada bantuan yang disedekahkan membuat mereka terbebas dari kemiskinan. Padahal masyarakat cenderung terus menerus dapat bansos, ” katanya pada Ngaji Budaya di Torontana, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, belum lama ini.
Pemerintah dalam menyalurkan bantuan acap kali menggunakan logika kekuasaan dan regulasi. Tentu berbeda dengan logika yayasan yang murni dilakukan dengan visi pemberdayaan masyarakat.
“Bansos sampai kapan baru akan berhenti? Belum ada cetak biru kapan pemerintah menghentikan bansos. Belum ada skedule. Namun, tak boleh orang berhenti bicarakan kemiskinan, ” lanjutnya.
Bansos memang berbeda dengan pemberdayaan. Dalam fungsinya, apa yang dilakukan yayasan adalah memberikan pancing. Berbeda dengan cara pemerintah yang memberikan ikan. Persoalannya, keutamaan yayasan yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk tujuan pemberdayaan kurang difungsikan pemerintah yang notabene condong menyalurkan bantuan sendiri.ian
