Mataram, DS-Ketua Umum Tim Pembina Posyandu NTB, Sinta Agathia Iqbal, menilai isu perkawinan anak krusial dan menyedihkan. Karena itu pihaknya menaruh perhatian besar dan akan menjadikannya program prioritas mengingat isu tersebut bukan hal sepele.
Menerima kunjungan LPA NTB dan Perwakilan United Nations Children’s Fund (UNICEF), Zubedy Koteng, beserta stakeholders lain, pada pertemuan bertajuk “Percepatan Penurunan Perkawinan Anak dan Kesetaraan Gender”, Senin (19/5), istri Gubernur NTB menilai usaha menurunkan perkawinan anak tidak mudah.
Mengaku sempat ngobrol dengan orangtua yang anaknya menikah di usia 14 tahun, Sinta mengatakan dari percakapan itu mencuat kesan seolah dengan menikahkan anak berbagai masalah selesai.
“Padahal, masalah yang dihadapi seperti lingkaran setan,” katanya.
Mengatasinya, lanjut Sinta, ada tiga aspek yang diperhatikan yakni anak itu sendiri, orangtua dan lingkungan.
Menurut Sinta, anak anak ada kecenderungan mudah terpengaruh tayangan di kayar kaca tanpa mempertimbangkan bahayanya. Karena itu ia berharap ada video dengan pesan pesan singkat yang bisa menjadi perhatian bahwa pernikahan anak bukan solusi.
“Perkawinan perlu dilakukan pada saat sudah siap,” katanya seraya menambahkan pihaknya terbuka untuk bersama-sama mengatasi perkawinan anak mengingat Posyandu maupun PKK bisa menembus hingga lini terkecil.
“Isu ini luar biasa karena berdampak pada bayi bayi yang tidak sehat, ” ujarnya.
Perwakilan UNICEF, Zubedy, memaparkan cakupan geografis program perlindungan anak di Indonesia.
Menyinggung kondisi di NTB, walau terjadi penurunan hingga menjadi 14 persen tahun 2024, masih diperlukan akselerasi menekan laju perkawinan anak.
Zubedy memaparkan pula tantangan pada isu itu yakni memperluas dan memperkuat sistem perlindungan anak melalui kebijakan dan penganggaran, pencegahan, kualitas layanan, kapasitas anak dan lingkungan ekologi anak, serta pengelolaan data.
Sebelumnya, Ketua LPA NTB, H. Sahan, menyampaikan pengantar situasi perkawinan anak di NTB yang menempati posisi satu secara nasional dan program Berani II yang berlangsung di Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara
Kata Sahan, program itu diwarnai pencanangan menuju NTB Nol Perkawinan Anak disusul mou dengan Pemkab dan sosialisasi pencegahan mulai dari kabupaten hingga tingkat desa. Ian
