Selong, DS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lombok Timur mengajak masyarakat berpartisipasi mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran.
“Mungkin pelanggaran tidak bisa dicegah semuanya atau sama sekali tidak ada. Tetapi minimal pelanggan yang terjadi bisa dikurangi. ntuk itu pengawasan partisipatif ini sangat dibutuhkan,” terang Koordinator divisi P2H Bawaslu Lotim, Johari Marjan, pada sosialisasi pengawasan Partisipatif tahun 2024 bersama Forum Masyarakat, Jumat (14/6).
Dikatakan, sosialisasi pengawasan diamanatkan undang-undang untuk melibatkan partisipasi aktif dalam melakukan pengawasan yang disebut pengawasan pertisipatif. Karna bagaimanapun, Bawaslu tidak bisa melakukan sendiri tanpa adanya partisipasi dari masyarakat.
Kolaborasi dengan semua lapisan masyarakat dalam mengawasi Pilkada sangat dibutuhkan. Hal tersebut juga sesuai dengan tagline Bawaslu bersama rakyat Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu.
“Peran masyarakat dalam melakukan pengawasan sangat penting. Mengingat kompleksitas proses penyelenggaraan Pemilhan cukup tinggi,” katanya.
Adapun bentuk pengawasannya yang bisa dilakukan masyarakat dengan cara melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut yang ditemukan di lapangan. Sehingga Pilkada yang adil, terbuka, dan tertib di Lotim bisa terwujud.
Selain peserta Pemilihan, masyarakat juga harus perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pilkada. Baik Bawaslu maupun KPU. Penyelenggara juga merupakan manusia yang bisa saja nyeleweng dari ketentuan yang seharusnya.
“Kami di Bawaslu sudah melakukan maping atau peta untuk mengetahui tingkat kerawanan pada Pemilihan nanti, ” tandasnya.
Sementara Samsul Hadi Divisi Hukum Bawaslu Lotim mengajak semua lapisan masyarakat, terutama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan media aktif melakukan pengawasan Pilkada.
“Mari kita sama-sama mengawasi jalannya Pilkada ini agar berjalan aman dan tertib. Kaminharap kesadaran dari masyarakat,”ujarnya.
Dia meyakini, jika pengawasan dilakukan secara bersama-sama, maka kedepannya pada kontestasi politik yang akan datang akan lebih mudah melakukan pengawasan. Bawaslu sebagi pengawasan juga perlu diawasi. Sebagi bentuk kontrol. OKP bisa memberikan masukan kepada Bawaslu jika terjadi hal-hal yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan.li
