Pemimpin
Dalam suasana Indonesia dewasa dengan multi masalah yang dihadapi, maka letak pangkal penyelesaian harus dari pemimpin tertinggi. Bagaimana pun pemimpin adalah sopir, masinis, pilot atau nakoda yang memegang kendali (setir) yang dapat mengarahkan kendaraan agar dapat terus berjalan normal. Tanpa sopir yang pandai mengemudikan maka dipastikan kendaraan akan banyak mengalami masalah dalam perjalanan. Mengambil haluan yang tidak benar, mengambil haluan penuh batu dan jalan berlubang, mengambil haluan di luar jalur yang akan dapat menggelicirkan kendaraan.
Begitu pula dengan kepemimpinan Pak Prabowo hari ini. Jikalau mau bercermin secara obyektif Pak Prabowo beserta para pendukung tidak bisa tidak harus mengakui bahwa 1 dollar sudah tembus Rp. 17. 500 sekian. Membela tentu saja akan terus dilakukan para pihak berkepentingan bahkan oleh mereka yang suka mencari perhatian dan nama, namun harus diakui pula bahwa Rp.17.500 merupakan indicator bahwa ada masalah besar dalam republik yang harus segera diperbaiki dan diselesaikan oleh Pak Prabowo.
Itu dari sisi ekonomi yang sulit dibantah oleh pendukung maupun oposisi. Pemerintah bisa saja berdalih dengan berbagai alasan dan alibi tetapi dunia tidak peduli, karena rupiah yang terlalu jauh timpangnya dengan dollar adalah cermin jelas bahwa ekonomi Indonesia kini menyala merah.
Belum lagi pada persoalan hukum yang seperti tidak pernah selesai. Kasus Ijazah Pak Jokowi misalnya. Kasus ini sederhana tetapi dibikin panjang tiada berkesudahan.
Padahal jika Pak Prabowo mengkelik satu aplikasi pro penyelesaian maka sudah lama kasus Ijazah dapat diselesaikan. Pak Prabowo adalah penguasa di republik ini. Masalah Ijazah adalah masalah kecil, tetapi menjadi besar karena penguasa tertinggi tidak berbuat agar masalah ijazah itu dapat diselesaikan.
Betapa banyak kasus Ijazah para pejabat di negeri ini yang dapat dengan mudah diselesaikan. Sedangkan untuk kasus Ijazahnya mantan presiden tiada ujungnya.
Selanjutnya masalah hutang yang saat ini sudah mencapai 10.000 triliun, naik Rp 212 Triliun dalam 3 bulan menurut media pojok jabar. Persoalan besar seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa atau konvensional. Misalnya ada program efisiensi, tetapi di kalangan elit efisiensi tidak berlaku. Kabinet Pak Prabowo sangat gemuk, padahal jikalau mau efisensi tentunya tidak menggemukkan kabinet. Menteri itu mestinya seperti menteri Keuangan Pak Purbaya di mana cukup satu menteri tanpa wakil, sehingga 1 bus satu sopir.
Jikalau nantinya Indonesia sudah tidak mempunyai hutang, tidak lagi terjepit di antara mata uang dollar, mungkin bisa saja mengangkat wakil menteri dan lain sebagainya.
Perjalanan keluar negeri yang seakan juga tiada berkesudahan, juga menjadi kontraproduktif jikalau pemerintahan Pak Prabowo menggaungkan efisiensi. Tetnyata efisensi itu lebih pada menekan kesejahteraan masyarakat daripada merampingkan penggunaan dana-dana bagi para pejabat elit negeri.
“Pembungkaman” aktivis juga mulai terindikasi. Misalnya bagiamana kasus Andrei Kontras disiram air keras yang melibatkan aparat Negara. Ini bukan sipil dengan sipil tetapi sipil dengan alat Negara. Tentu saja hal ini merupakan indikator jelas, bahwa dalam tubuh Negara ada masalah.
Bagaimana tidak, seharusnya aparat Negara menjadi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat malah menjadi “musuh” masyarakat.
Dramanya pun dapat ditebak. Bagaimana “berlikunya” penyelesaiannya. Tidak mudah menghadapi alat Negara yang berkamuplase menajdi alat penguasa. Aparat Negara sering kali menjadi biang keresahan masyarakat. Alih-alih hendak memberi rasa aman malah mendatangkan sinyal kurang baik untuk masyarakat.
Pada fase ini masyarakat menjadi apatis, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada penguasa sebagai alat Negara. Masyarakat melihat dari jauh, betapa angkuhnya kekuasaan di mana jikalau rakyat biasa yang mendapatkan masalah, penyelesaiannya relative cepat. Namun sebaliknya jika alat Negara atau penguasa yang bermasalah, hampir-hampir tidak ada penyelesaian yang tuntas.
Dengan banyaknya masalah yang ada di republic ini, ada harapan dapat diselesaikan dengan baik. Hanya saja syaratnya harus dipunyai oleh pemimpin tertinggi republic. Tanpa keberesan pimpinan republic, maka dapat dipastikan persoalan-persoalan masyarakat Indonesia diberbagai lini tidak akan banyak mendapatkan penyelesaian. Indonesia akan tetap berkubang pada banyak masalah. Klaim Indonesia emas bisa saja hanya di atas kertas.
